Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hak PNS untuk Melanjutkan Pendidikan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Januari 2012, lalu dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 29 Maret 2018.

KLINIK TERKAIT

Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi setelah Cerai

27 Mar, 2026

Bolehkah PNS Menjadi Direksi/Komisaris PT?

29 Jul, 2024

Masihkah PNS yang Berstatus Terpidana Berhak atas Jaminan Pensiun?

11 Agt, 2017

Izin Cerai Anggota Polri

08 Feb, 2011

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak Mendapatkan Pendidikan

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (“WNI”). Hal ini sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yaitu dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 31 UUD 1945, sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mengenai hak asasi sebagaimana Anda sebutkan, pengaturannya dapat ditemukan dalam UU HAM. Adapun yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[1]

Terkait dengan hak untuk memperoleh pendidikan dalam mengembangkan diri dapat dilihat pada ketentuan Pasal 12 UU HAM, sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Baca juga: Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya

Pengembangan Kompetensi PNS

Dalam hubungannya dengan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), pada dasarnya, sama seperti WNI lainnya, PNS juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pada konteks ini yaitu pendidikan formal lanjutan.

Namun, dalam konteks PNS, harus diperhatikan juga peraturan-peraturan menyangkut dengan PNS itu sendiri. Seperti ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf h PP 94/2021, yang menyatakan bahwa PNS memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.

Menurut Penjelasan Pasal 4 huruf h PP 94/2021, yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi” adalah memberikan kesempatan pada bawah untuk meningkatkan kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal lanjutan merupakan hak yang wajib diberikan oleh PNS kepada bawahannya.

Terkait dengan pengembangan kompetensi diatur lebih lanjut dalam PP 11/2017 dan perubahannya. Pada dasarnya, pengembangan kompetensi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit.[2]

Pengembangan kompetensi ini merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.[3] Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi, Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”)[4] wajib:[5]

1. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
2. melaksanakan pengembangan kompetensi; dan
3. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Adapun pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi yang sudah ditetapkan PPK.[6] Selain itu, pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:[7]

1. pendidikan; dan/atau
2. pelatihan.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Kemudian, pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal ini dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.[9]

Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS

Sebagai informasi, melanjutkan pendidikan bagi PNS tidak hanya dilaksanakan melalui tugas belajar, melainkan juga dilaksanakan dengan izin belajar. Secara umum mengenai pemberian tugas belajar maupun pemberian izin belajar dapat ditemukan dalam SE Menpan RB 4/2013. Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa dalam rangka mengembangkan SDM, aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme PNS berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pemberian tugas belajar dan pemberian izin belajar diatur secara khusus pada masing-masing instansi PNS yang bersangkutan bekerja. Sebagai contoh, pada Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut diatur dalam Permendagri 122/2017.

Menurut Pasal 1 angka 1 Permendagri 122/2017, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai PNS. Sedangkan izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Permendagri 122/2017.

Selanjutnya, ruang lingkup tugas belajar diatur dalam Pasal 7 Permendagri 122/2017 sebagai berikut:

1. Program reguler dalam negeri, yaitu dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
2. Program reguler luar negeri, yaitu dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di luar negeri.
3. Program pertautan, yaitu dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri.

Adapun persyaratan pemberian tugas belajar terdiri atas:[10]

1. Persyaratan umum, antara lain:[11]

1. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
2. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas;
3. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional;
4. sehat jasmani dan rohani; dan lain-lain.

2. Persyaratan khusus, antara lain:[12]

1. Program gelar D-IV/S1, usia paling tinggi 30 tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah SMA dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan untuk pendidikan program gelar D-III dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c).
2. Program gelar magister, usia paling tinggi 40 tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a).
3. Program gelar doktor/profesi, usia paling tinggi 45 tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

3. Persyaratan tambahan, yaitu:[13]

1. Mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan.
2. Lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan.

Ketentuan selengkapnya mengenai tugas belajar dapat Anda temukan dalam Pasal 7 s.d. Pasal 17 Permendagri 122/2017.

Selanjutnya, ruang lingkup izin belajar diatur dalam Pasal 18 Permendagri 122/2017, yaitu izin belajar diberikan kepada pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri. Program reguler tersebut meliputi program gelar dan/atau yang sederajat meliputi:

1. sekolah menengah atas;
2. diploma;
3. sarjana;
4. magister;
5. doktor; dan/atau
6. profesi atau spesialis.

Kemudian, persyaratan pemberian izin belajar menurut Pasal 19 ayat (1) Permendagri 122/2017 adalah:

1. telah memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
2. memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi pegawai yang baru melaksanakan pindah di Kementerian Dalam Negeri;
3. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan pegawai izin belajar; dan lain-lain.

Ketentuan selengkapnya mengenai izin belajar dapat Anda simak dalam Pasal 18 s.d. Pasal 23 Permendagri 122/2017.

Jadi, hak PNS untuk memperoleh pendidikan formal lanjutan memang dilindungi secara hukum dan dapat dilakukan baik dengan memperoleh tugas belajar maupun izin belajar. Akan tetapi, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui tugas belajar dan izin belajar, yang diatur secara khusus pada masing-masing instansi PNS yang bersangkutan bekerja.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.