Dr. Fajar Laksono Suroso

Soal kultur hukum, diakui atau tidak, kita masih memandang sebelah mata. Jarang disentuh, apalagi digarap serius.

Kolom

Mudik, Jalan Tol dan Etalase Kultur Hukum Kita

Modifikasi putusan merupakan jawaban atas panggilan tanggung jawab konstitusional MK agar punya intensi kreatif untuk paripurna pasang badan mengawal UUD 1945.

Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?

Suara moral koalisi-koalisi itu tetap harus dikawal, termasuk juga perlu dikritisi.

Tafsir Kritis Fenomena Koalisi Guru Besar

Melalui putusan MK ini ‘membangunkan’ kita yang tertidur dan sedikit abai terhadap persoalan status kewarganegaraan.

Kasus Sabu Raijua dan 'Awareness' Kita

Tidak sesederhana itu membaca dan memaknai fakta dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020.

Menampik Logika Sembrono Soal Putusan MK Tak Wajib Ditaati

​​​​​​​Mengingat berkekuatan mengikat, pertimbangan hukum putusan MK harus dijauhkan dari uraian yang sekadar mengandalkan otoritas atau diskresi hakim konstitusi dalam memutus.