Pemerintah Dahului Susun RPP Pembebasan Lahan
Berita

Pemerintah Dahului Susun RPP Pembebasan Lahan

Strategi menyingkat waktu proses pembuatan PP yang biasanya setahun setelah UU disahkan.

Mvt
Bacaan 2 Menit

 

Pecepatan penyusunan aturan teknis ini senada dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rapa kerja nasional di Istana Bogor, Senin (21/2), SBY meminta komitmen semua pihak dalam penyusunan program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan, ia mengkritik pembangunan infrastruktur transportasi di DKI Jakarta yang menurutnya hanya pepesan kosong.

 

"Saya sudah kenyang dengan banyak komitmen. Komitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI, luar biasa banyaknya 10 tahun ini, hanya pepesan kosong tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu. Stop seperti itu," sergahnya sebagaimana diberitakan banyak media.

 

Pada rapat kerja tersebut, SBY berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

 

Menurut Dedy, Konferensi Internasional yang akan dilaksanakan pertengahan April nanti diharapkan bisa menjadi pendorong peningkatan nilai infrastruktur tersebut. Sebab, konferensi ini melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain pemerintah dan perusahaan swasta, beberapa provinsi unggulan dan kedutaan asing juga ambil bagian. “Kegiatannya dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN),” pungkasnya. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info