Usulan memotong pajak untuk mendorong perusahaan menjalankan program Corporate Sicoal Responsibity (CSR) agaknya sulit dilakukan. Diusulkan, pemerintah mengumpulkan dana CSR dalam satu skema pengumpulan nasional.
Kemudian, CSR dibagi-bagi ke daerah yang membutuhkan. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) dapat dipakai sebagai indikator kebutuhan masing-masing daerah atas dana CSR. Semakin rendah angka HDI, semakin besar alokasi dana CSR yang diberikan.
“Kumpulkan saja dana CSR semua perusahaan di Indonesia, lalu sebarkan secara proporsional sesuai indeks pembangunan manusia,” usul Ahsanul Qosasi, anggota Komisi XI DPR, dalam Seminar Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak, di Hotel Nikko Jakarta, Kamis (9/12).
Menurutnya, pemerintah bisa membentuk satu badan nasional yang mengurusi CSR. Cara lain, pemegang tanggung jawab diberikan pada Departemen Sosial, yang selama ini tugasnya memang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
Ahsanul mengemukakan hal ini sebagai tanggapan atas wacana pemotongan pajak bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Sosial sebagai Pengurang Pajak. RPP ini merupakan amanat dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Salah satu mekanisme yang dikaji pemerintah untuk mendorong kepatuhan CSR perusahaan adalah fasilitas pemotongan pajak. Perusahaan yang menjalankan program CSR dapat diberikan pemotongan pajak penghasilan.
Fasilitas inilah yang dianggap aneh oleh Ahsanul. Ia meyakinkan, pemotongan pajak atas program CSR tidak akan memenuhi tujuan sebenarnya dari program tersebut.
Sebab, Direktorat Jenderal Pajak melihat fasilitas pemotongan itu dari jumlah catatan pajak tiap perusahaan. Persoalannya, kebanyakan perusahaan berkantor pusat di ibukota negara dan membayar pajak melalui KPP WP Besar di Jakarta.
Ahsanul mengkhawatirkan, perusahaan akan lebih suka menjalankan program CSR di tempat membayar pajak sehingga dana CSR justru dinikmati penduduk Jakarta. “Harusnya dana CSR kan lebih berhak diberikan pada masyarakat di area operasional perusahaan. Misalnya perusahaan tambang di Kalimantan, meskipun mereka bayar pajak ke Kantor Pajak di Jakarta, harusnya dana CSR tetap untuk masyarakat sekitar perusahaan itu,” tandasnya.
Usulan ini diapresiasi Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsyah. Menurutnya, pemerintah masih mengumpulkan masukan dan kajian tambahan untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sumbangan Sosial Pengurang Pajak tersebut. Karena itu, ia mengaakan pendapat Ahsanul patut dijadikan masukan. “Akan disampaikan ke tim penyusun,” ujarnya.
Namun, usulan pengumpulan secara nasional ini sedikit bertentangan dengan program CSR sebagai strategi bisnis perusahaan. Meski terdengar negatif, program CSR yang diselenggarakan perusahaan di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Praktik di berbagai negara, CSR merupakan program kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
Menurut Yanti Koestoer, Direktur Eksekutif Indonesia Business Link (IBL), sebuah konsultan CSR, banyak perusahaan di Indonesia sudah menjalankan program ini dengan baik dan merasakan manfaatnya jauh sebelum UU PT mewajibkan. Karena itu, ia menghimbau pemerintah lebih berfokus pada upaya menkoordinasi dan mensinergiskan program CSR perusahaan dengan pemerintah.
“Pemerintah seharusnya lebih berperan sebagai penyuluh untuk memberikan pencerahan mengenai konsep CSR yang benar. Program CSR yang benar memang berpengaruh positif bagi perusahaan. Syaratnya, CSR dijalankan dengan benar sesuai tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat,” ujarnya dalam wawancara dengan hukumonline beberapa waktu yang lalu.
Apalagi, pemerintah seringkali minim kreatifitas program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sempat dikemukakan Hardinsyah, Ketua National Center for Sustainability Reporting (NCSR), pada hukumonline. Sebagai lembaga mitra pemerintah dalam pengembangan masyarakat, ia banyak menerima keluhan dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR. Sebagian besar berisi aduan bahwa Pemerintah Daerah di daerah operasi perusahaan tersebut selalu meminta dana dengan dalih implementasi CSR. “Bahkan ada Pemda yang minta dana CSR perusahaan itu dikumpulkan saja ke mereka. Persoalannya, Pemdanya sendiri tidak punya perencanaan penggunaan dana itu dengan benar,” sergahnya.
Lanjut Hardinsyah, CSR sebenarnya bisa dikoordinasikan oleh pemerintah asal perencanaannya jelas. Pemerintah atau Pemda harus punya rencana strategis yang terukur. “Ini program pengentasan kemiskinan di daerah A. Dana dari pajak sekian, dari pemerintah pusat sekian, perusahaan diminta menutupi kekurangannya,” ia memisalkan.
Dengan cara seperti itu, ia yakin perusahaan akan senang bekerja sama dengan pemerintah. “Tidak perlu diwajibkan pun perusahaan akan berpartisipasi aktif. Tapi sifatnya koordinasi,” imbuhnya.
