Upaya melakukan moratorium hutan sesuai Letter of Intent (LoI) Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Norwegia dikhawatirkan tak setepat jadwal. Itu dikarenakan, Pemerintah Indonesia belum juga menyelesaikan aturan pelaksana sebagai implementasi LoI tersebut.
Menurut Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Perpres ini harusnya sudah selesai sebelum 1 Januari 2011. Sebab, mulai awal tahun tersebut program penghentian penebangan hutan akan dimulai sesuai kesepakatan kedua pemerintah.
“Sayang sekali, padahal moratorium menjadi tonggak penyelamatan hutan di Indonesia,” ujarnya dalam Temu Wartawan di Jakarta, Jumat (7/1).
Pelaksanaan moratorium, tegas Joko, akan menjamin perlindungan hutan Indonesia yang masih tersisa. Tentu saja, implementasinya harus dibarengi dengan transparansi, tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat lokal.
Joko khawatir, lambatnya Perpres ini akan menyebabkan bantuan yang diberikan Pemerintah Norwegia berkurang. “Siapa tahu ada penalti bagi Indonesia karena sudah lewat 1 Januari belum juga menjalankan moratorium,” tudingnya.
Senada, Koordinator Program Khusus Perubahan Iklim HuMa, Bernadinus Steni, menyesalkan lambatnya aturan ini diselesaikan pemerintah. Karena itu, ia dengan tegas meminta pemerintah memberlakukan klausul berlaku surut ketika Perpres ini disahkan nantinya. “Kita minta Perpres ini tetap berlaku mulai 1 Januari 2011 sehingga izin yang keluar sejak tanggal itu terkena moratorium,” tandasnya.
Namun, Steni melihat sisi positif belum selesainya aturan ini. Sebab, masih terbuka ruang untuk memberi masukan dari sisi substansi. Ada beberapa hal yang dirisaukan HuMa dari aturan ini. Pertama, masalah keberadaan izin yang keluar sebelum 1 Januari 2011.
Steni mengatakan, kewajiban moratorium tidak akan berlaku bagi tiga hal, yaitu pemegang izin sebelum 1 Januari 2011, pemegang izin prinsip, dan perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk dua kategori awal, Steni meminta pemerintah meninjau ulang keberadaan izin tersebut. “Sama saja kalau ternyata moratorium tidak menyentuh pemegang izin HTI di hutan primer hanya karena masalah izin yang sudah keluar. Begitupun masalah izin prinsip, masak hanya karena sudah ada izin prinsip bisa dikecualikan dari moratorium,” sergahnya,
Steni juga mengkhawatirkan tidak jelasnya kriteria perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. “Ini yang kita risaukan, bagaimana menentukan perusahaan sudah memenuhi syarat itu. Soalnya, tidak jelas penilaian yang dilakukan untuk menentukan mana yang sudah atau belum memenuhi,” tukasnya.
Selain itu, Steni juga menyoroti masalah kelembagaan yang akan melaksanakan dan mengawasi program REDD (Reduction of Emmisions from Deforestration and Degradation) sesuai LoI. “Kita tidak tahu tempatnya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia nanti. Khawatirnya, hanya badan yang tidak memiliki kewenangan,” ujarnya.
Tidak Masalah
Dimintai konfirmasinya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengoreksi bentuk peraturan yang disebutkan. Menurutnya, aturan yang akan dikeluarkan terkait moratorium adalah dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), bukan Perpres.
“Inpres ini hanya bersifat imbauan dan penegasan bahwa pemberi izin perlu menghentikan sementara izin pembukaan hutan,” ujarnya via telepon pada hukumonline.
Inpres ini, jelas Hadi, akan menegaskan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin untuk melakukan penundaan selama masa moratorium. “Menhut tidak terbitkan izin baru konversi hutan alam primer dan gambut selama dua tahun, misalnya untuk pelepasan perkebunan atau tambang. Kepada gubernur, tidak menerbitkan rekomendasi untuk konversi hutan alam primer dan lahan gambut. Kepada bupati agar menunda penerbitan izin konversi,” ujarnya.
Hadi mengatakan, tidak masalah dengan belum keluarnya Inpres tersebut saat ini. Sebab, program moratorium sendiri sudah tercakup dalam aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Salah satunya, dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Sudah ada di UU, PP, dan secara teknis ada Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur hal itu,” tegasnya.
Mengenai batas waktu yang dituding molor, Hadi menyatakan tidak benar. Ia menolak pernyataan bahwa Inpres harus keluar sebelum awal tahun agar program moratorium berjalan mulai 1 Januari. “Siapa bilang, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk mengeluarkan itu pada awal tahun ini,” tepisnya.
Bahkan, Hadi menyatakan bahwa program moratorium sebenarnya sudah dijalankan pemerintah sebelum LoI. Mengenai penalti, Hadi menegaskan tidak ada. Sebab, kedudukan Indonesia dan Norwegia dalam LoI tersebut setara. “Ini kan program yang sifatnya kemitraan. Norwegia senang melihat upaya kita menjaga hutan, makanya dibantu,” pungkasnya.
