Seleksi CHA 2021:

100-an Calon Hakim Agung Jalani Seleksi Kualitas

Penelusuran rekam jejak dan penjaringan masukan masyarakat masih terus dilakukan. Masukan dan catatan masyarakat terhadap para CHA akan diterima sampai dengan 1 Mei 2021 melalui e-mail: [email protected] atau melalui pos ke alamat KY.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit
Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah. Foto: Humas KY
Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah. Foto: Humas KY

Sebanyak 113 Calon Hakim Agung (CHA) mengikuti tahapan seleksi kualitas pada 14-16 April 2021. Tiga orang CHA yang lulus seleksi administrasi tidak hadir dalam seleksi kualitas tersebut. Tahapan seleksi kualitas ini dilakukan secara daring melalui website www.exam.komisiyudisial.go.id.

Sejak awal, KY mengedepankan prinsip kecermatan dalam seleksi CHA ini. Untuk itu, KY menjaga penuh integritas proses seleksi demi menghindari adanya kecurangan. KY juga mewajibkan setiap CHA melampirkan pakta integritas sebagai wujud komitmen dari para calon.

Dalam pembukaan seleksi pada Rabu (14/4/2021), Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah mengucapkan selamat kepada CHA yang berhak dan dapat mengikuti seleksi tahap seleksi kualitas. Seleksi kualitas ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tahapan seleksi untuk mengisi 13 lowongan hakim agung yang terdiri dari 2 Hakim Agung Kamar Perdata; 8 Hakim Agung Kamar Pidana; 2 Hakim Agung Kamar Militer; dan 1 Hakim Agung Tata Usaha Negara khusus pajak.

“Menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 dan untuk mencegah penularan secara masif, seleksi kualitas ini akan dilaksanakan selama tiga hari secara daring dengan peserta dari seluruh Indonesia. Mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura,” kata Siti Nurdjanah dalam keterangannya.  

Baginya, Hakim Agung adalah profesi yang sangat mulia yang akan bertugas memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, seleksi kualitas ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana penguasaan keilmuan dan keahlian CHA, terutama terkait kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam mengadili perkara.

“Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, saat ini seiring dengan perkembangan era digitalisasi, pola kerja di Mahkamah Agung pun sudah mengalami perubahan,” beber Nurdjanah.

Dia memberi contoh bahwa berkas perkara langsung diberikan kepada masing-masing anggota majelis dalam bentuk soft copy dan harus disidangkan selambat-lambatnya tiga bulan. Setiap hari minimal 10 perkara yang harus disidangkan, bahkan bisa 30 sampai dengan 40 perkara. Karena itu, seorang hakim agung harus mahir menggunakan teknologi dan memiliki kesehatan yang prima lahir batin.   

Tags:

Berita Terkait