Selama ini Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki standar baku mutu yang disertai dengan SoP (Standard of Procedure). Mulai dari menerima klien, melakukan interview terhadap klien, sampai dengan membentuk cakupan kerja.
“Masing-masing transaksi kan pasti beda-beda. Kalau makin besar transaksinya, otomatis makin kompleks. Makin kompleks itu berarti kita harus punya tim yang solid dari segi orang-orang kompeten. Selain itu, jumlah orang harus memadai,” terang Agus.
Tim yang dibuat juga minimal terdapat 2 jenjang untuk check and recheck. Tak hanya itu, hal yang diperhatikan ialah masalah pengkaderan dan regenerasi lawyer di kantor hukum. Sebab, bila terdapat kesempatan, namun tidak diiringi kemampuan mumpuni, maka akan amat disayangkan.
Selama ini, pihak ADAMS & CO,. Counsellors-at-Law tidak mempunyai target tertentu tiap tahunnya untuk meningkatkan emisi. “Kita fokus adalah untuk tim building sama kita harus bangun komunitas. Build your network for your networth. Kalau kita punya kemampuan, kita punya network yang baik, maka nilai kita akan naik juga.”
Dalam menangani transaksi yang berjalan, Agus mengamini adanya perlakuan khusus tertentu yang diberikan terhadap besaran nilai transaksi. Angka tersebut jelas akan mempengaruhi terhadap group structure, sehingga lawyer yang terlibat menjadi tidak terlalu banyak. Selain jumlah, kompetensi lawyer juga harus disesuaikan dengan permintaan klien.
“Selain ke dalam, juga harus ke luar. Kan ada 3 grup yang terlibat. Satu hukum, satu akuntansi, satu keterbukaan. Kerja sama antar grup itu harus mulus, jangan membawa ego sektoral. Karena untuk mensukseskan standar baku mutu tadi harus kita jaga,” katanya.
Terpisah, Senior Partner ASNP Law Office Andreas Hartono menjelaskan pentingnya mengerjakan pekerjaan yang diberikan klien dengan benar. Tak hanya itu, kepercayaan yang diberikan juga harus dipelihara atau dijaga dengan baik. Dengan demikian, hal-hal yang besar juga akan datang dengan sendirinya.