Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Profesor Faisal Santiago, mengatakan LSP membantu masyarakat untuk tertib hukum. Sehingga masyarakat tak melulu ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 310 UU 17/2023 jelas memandatkan sengketa kesehatan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, misalnya mediasi sebelum dibawa ke MDP. Tercatat jumlah sengketa medis yang masuk setiap bulan mencapai 200 laporan.
“Kami (LSP Hukum Kesehatan Kesehatan Indonesia, red) membantu mengurangi beban MDP,” timpalnya.

Ketua Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Profesor Faisal Santiago.
Mediator di LSP siap menangani perkara sengketa yang terjadi di faskes terkait layanan kesehatan. Harapannya setiap ada persoalan layanan kesehatan masyarakat bisa lebih dulu menggunakan mekanisme mediasi sebelum mengadu ke MDP. Hal ini selaras UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengusung semangat mediasi dan restorative justice (RJ).
















