Berdasarkan hal tersebut, Dewi mengingatkan sedikitnya 3 hal terkait pengadilan khusus pertanahan. Pertama, jangan sampai pengadilan khusus pertanahan itu menjadi suaka bagi mafia tanah, sehingga mereka seolah mendapat legitimasi hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, perkara yang bisa masuk pengadilan tidak bisa digeneralisir untuk semua masalah pertanahan.
Kedua, majelis hakim yang menangani perkara di pengadilan khusus pertanahan harus memiliki pemahaman terhadap hukum dan politik pertanahan di Indonesia. Ketiga, KPA sejak lama sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan membentuk lembaga atau komisi khusus yang menangani konflik agraria struktural. “Jadi bukan tidak boleh peradilan pertanahan, tapi sebelum menuju pengadilan pertanahan harus ada masa transisi itu (transitional justice) untuk pemenuhan rasa keadilan,” ujar Dewi.
Ia menerangkan lembaga yang bersifat ad hoc itu ditujukan untuk menangani korban konflik agraria struktural yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, orde baru, sampai reformasi. Komisi khusus ini sifatnya tak sekedar menerbitkan keputusan hukum, tapi juga memulihkan hak-hak masyarakat atas tanah yang sejak lama dirampas atau harus dipulihkan karena dampak asas domein verklaring atau klaim negara atas tanah dan hutan. Setelah semua kasus agraria struktural itu selesai, baru kemudian perlu dibentuk pengadilan pertanahan.
Dewi mengingatkan dalam menangani masalah pertanahan dan agraria jangan terjebak pada kewenangan Kementerian ATR/BPN. Padahal, banyak juga masalah tanah yang berada di kawasan hutan. Sebagaimana diketahui, kawasan hutan merupakan wilayah yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Masalah pertanahan tidak bisa hanya melihat kewenangan ATR/BPN saja karena selama ini menjadi persoalan ketika konflik agararia antara masyarakat dengan wilayah konsesi HTI, Perhutani, bisnis konservasi, tukar guling kawasan hutan dengan tambang selama ini tidak bisa tersentuh,” imbuhnya.
