Pemerintah melakukan berbagai upaya mendorong terciptanya keterbukaan informasi di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu kebijakan yang digulirkan pemerintah yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem itu ditujukan untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan beberapa hal kunci yang patut jadi perhatian. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah menghadapi era digital yang berkembang cepat. Pengelolaan data harus dilakukan secara maksimal sehingga bermanfaat untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan utamanya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan data harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja dan transparansi. Data merupakan aset penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Bima mengatakan Kemendagri berbagi tugas memastikan setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan di berbagai daerah fokus membenahi perencanaan, evaluasi, dan transparansi melalui pengelolaan data yang maksimal. Data bermanfaat tak sekedar menjadi landasan bagi kebijakan juga mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Baca juga:
- Klaim KPK-Kemendagri, SIPD Mampu Basmi Korupsi di Daerah
- Sejumlah Titik Rawan Korupsi yang Harus Dihindari Penjabat Kepala Daerah
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah bisa membuat regulasi yang mengatur secara rinci informasi apa saja yang dapat dipublikasi dan bagaimana prosedurnya. Termasuk mekanisme permohonan informasi dari masyarakat.
“Informasi produk hukum daerah dan anggaran daerah wajib dipublikasi secara berkala. Sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah,” kata mantan Walikota Bogor itu dalam seminar bertema Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Melalui penerapan SIPD dan JDIH Daerah serta Revitalisasi Peran PPID untuk Mendukung pembangunan Daerah, Rabu (21/05/2025).
