Pada Maret 2026 lalu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memberitakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif parlemen dalam Prolegnas 2025-2029. DPR mengklaim langkah ini diambil untuk mengganti regulasi peninggalan kolonial dengan sistem peradilan yang lebih modern dan komprehensif.
Dalam sebuah diskusi webinar bertajuk “RUU Hukum Acara Perdata: Menciptakan Unifikasi Hukum Nasional yang Komprehensif” pada 4 Juni 2026, Pakar Hukum Susanto menyebutkan unifikasi hukum acara dan transformasi digital peradilan perdata di Indonesia merupakan suatu kebutuhan. Susanto yakin modernisasi peradilan akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan sebagai wujud acces to justice yang sudah lama dicita-citakan.
Menurut Susanto, ada beberapa kondisi yang semakin memperkuat mengapa modernisasi hukum acara perdata perlu untuk dilakukan. Mulai dari sistem peradilan perdata yang masih menghadapi fragmentasi hukum acara karena ada beberapa aturan hukum acara yang berlaku (dualisme), proses berperkara yang cenderung lambat dan formalistik, akses keadilan yang belum merata, dan adanya tuntutan era digital yang semakin mengharuskan sistem peradilan perdata untuk turut berubah.
“Reformasi peradilan perdata adalah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Susanto.
Baginya, kebutuhan mereformasi hukum acara perdata tidak hanya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, tetapi juga karena adanya kebutuhan kepastian hukum nasional, perkembangan teknologi hukum, serta tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan yang lebih mudah, adil, dan tanpa diskriminasi.
Setidaknya ada empat hal yang perlu dilakukan modernisasi dalam RUU HAP menurut Susanto. Pertama, penyederhanaan prosedur beracara. Kedua, penguatan asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam beracara. Ketiga, meningkatkan peran hakim agar lebih aktif dalam menggali fakta untuk menemukan keadilan. Keempat, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang lebih inovatif dan sesuai perkembangan zaman.
Ia melanjutkan digitalisasi peradilan sudah diterapkan pengadilan. Sebut saja, e-court, e-litigation, e-payment dan e-summons sebagai aplikasi yang sudah masif digunakan untuk mendaftarkan perkara di pengadilan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, melakukan pembayaran secara online, dan menerima panggilan sebagai para pihak secara elektronik.
















