Redesain Hukum Acara Perdata Indonesia
OPINI

Redesain Hukum Acara Perdata Indonesia

Redesain hukum acara perdata bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan sebuah urgensi sejarah dan ekonomi. Dengan memangkas tahapan yang redundan, Indonesia benar-benar dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menutup celah korupsi sistemik serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

•Bacaan 5 Menit
AS
Penulis Opini

Salah satu penyebab lamanya pihak memperoleh keadilan adalah tahapan persidangan yang terlalu panjang dan kompleks. Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pembacaan putusan, upaya hukum hingga proses eksekusi. Lamanya proses persidangan menghambat arus kas perusahaan, biaya perkara dan eksekusi yang tinggi mencekik “dompet” pribadi hingga masyarakat semakin berteriak.

Ahmad Syahrus Sikti. Foto: Istimewa
Ahmad Syahrus Sikti. Foto: Istimewa

HIR dan RBG merupakan produk kolonial. Sebagai bangsa yang berdaulat, hukum acara perdata perlu direvisi disesuaikan dengan jati diri bangsa dan tuntutan zaman. Menunda-nunda proses revisi merupakan kecelakaan sejarah penegakan hukum perdata di Indonesia. Tidak hanya menabrak cita penegakan hukum yang berkeadilan, juga mengganggu stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Di era modern, pola lama patut ditinggalkan. Birokrasi persidangan yang panjang dan rumit telah menguras stamina. Cara memangkas yang paling relevan saat ini adalah redesain hukum acara perdata. Kita harus mengamputasi tahapan persidangan demi menghadirkan rasa keadilan yang cepat, murah dan sederhana, bukan sekadar jargon semata.

Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Merampingkan postur hukum acara perdata adalah sine qua non sebagai upaya akselerasi dan efisiensi. Redesain hukum acara perdata tidak hanya menghemat kantong, tetapi juga total biaya sosial. Menurut Richard A Posner, efisiensi hukum acara perdata tercapai jika kita meminimalkan total biaya sosial yaitu biaya akibat kesalahan putusan/ketidakadilan plus biaya operasional. Artinya, Posner menekankan urgensi penyelesaian sengketa hukum yang ramah di kantong, lebih simpel dan tertutup segala bentuk pungutan ilegal (Economic Analysis of Law: Aspen Publishers, 2003).

Tujuan redesain hukum acara perdata adalah meningkatkan pundi-pundi kekayaan masyarakat serta meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Harapannya, indeks kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat. Menurut Posner, hukum merupakan alat untuk meningkatkan kualitas ekonomi, bukan malah memperburuk kondisi ekonomi. Dengan redesain hukum acara, alokasi waktu produktif para pihak tidak habis begitu saja di ruang persidangan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis semakin cepat terwujud.

Memangkas Tahapan Persidangan

Tahapan beracara di persidangan yang panjang dan rumit telah membuka ruang pelanggaran kode etik. Artinya pelanggaran kode etik tidak melulu disebabkan bawaan “orok” personal, tetapi pada sistem yang secara inheren memungkinkan pelanggaran kode etik terjadi. Tahapan hukum acara perdata yang hiper-prosedural berpotensi bagi oknum untuk mengulur-ulur waktu persidangan sambil menunggu “tawaran” dari pihak. Meskipun hal itu sudah diantisipasi dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Tahapan hukum acara mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum yang bertingkat hingga proses eksekusi telah menguras tenaga dan dompet para pihak. Proses digitalisasi persidangan (e-litigation) yang diciptakan Mahkamah Agung hanya menerjemahkan tahapan yang sudah baku secara elektronik demi memudahkan para pihak. Belum mendekonstruksi secara total.

hukum acara perdataperdata
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info