Komisi III DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan menargetkan penyelesaian draf untuk segera masuk tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Untuk mengejar target, Komisi III memanfaatkan masa reses dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan mengundang sejumlah pihak, termasuk ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.
Dia mencatat sedikitnya 4 catatan kritis untuk RUU Perampasan Aset. Pertama, hasil perampasan aset selama ini hasilnya minim, dan tergolong sangat kecil. Seluruh aset yang berhasil dipulihkan Kejaksaan dan KPK periode 2025 sekitar Rp21 triliun atau 0,6 persen dari pendapatan negara tahun 2027 (Rp3.426 triliun). Mengingat minimnya hasil perampasan aset, Fithra mengusulkan pemerintah dan DPR untuk menjelaskan kepada publik RUU ini tujuannya bukan sebagai sumber keuangan negara.
“Karena itu RUU ini sebaiknya dijelaskan ke publik sebagai alat efek jera dan integritas — bukan sebagai sumber uang negara,” katanya dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (04/11/2026) kemarin.
Kedua, masalah yang dihadapi aparat penegak hukum selama ini bukan kurang kewenangan, tapi minim kemampuan eksekusi. Sekalipun periode 2025 pengadilan memutus berbagai perkara yang totalnya sebanyak Rp65,7 triliun harus dikembalikan kepada negara, tapi yang masuk kas negara hanya sepertiga. Justru yang diperlukan antara lain perbaikan pelacakan dan pengelolaan aset.
Baca juga:
- Perampasan Aset Kripto Jadi Tantangan Baru Penegakan Hukum Pidana Ekonomi
- Kejaksaan Sodorkan 4 Rumusan untuk RUU Perampasan Aset, dari In Rem hingga Pengelolaan Aset
Ketiga, untung-rugi tidak seimbang. Fithra menghitung keuntungan perampasan aset relatif kecil, tapi risikonya besar. Dari simulasi yang dilakukan terhadap 20 ribu skenario, perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang dibatasi dan diawasi pengadilan hasilnya sama seperti sekarang. Tapi jika NCB nirbatas tanpa safeguard, justru merugikan negara.
“Bila investor ragu dan investasi melambat 1 poin saja, kerugiannya ≈ Rp81 triliun atau hampir 4 kali seluruh aset yang dipulihkan setahun,” ujar Fithra.
Keempat, negara lain dengan UU serupa gagal karena institusinya belum siap. Dari 24 negara yang menerapkan NCB dalam periode 1996-2023 rata-rata investasi tidak turun signifikan, tapi tingkat korupsi juga stagnan. Penggunaan NCB berdampak positif jika skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia naik ke peringkat 37. Diusulkan NCB diatur secara terbatas, pengadilan memegang kendali, pengelola aset, sunset clause, dan evaluasi.
Rekomendasi tiga rumusan norma
Fithra merekomendasikan setidaknya 3 rumusan norma untuk RUU Perampasan Aset. Pertama, objek NCB dibatasi hanya untuk keadaan luar biasa sebagaimana Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya, tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui, atau tidak dapat dituntut.
Standar bukti 'lebih mungkin benar daripada tidak' hanya dipakai untuk membuktikan kaitan aset dengan kejahatan. Kewajiban pemilik membuktikan asal-usul aset (pembuktian terbalik) hanya berlaku untuk aset yang tidak wajar dibanding penghasilan sahnya. Setelah jaksa lebih dulu menunjukkan bukti awal yang kuat.
Pengadilan memegang kendali di depan melalui izin pembekuan/penyitaan dan di belakang yakni putusan perampasan. Pihak ketiga beritikad baik berhak mengajukan keberatan, dan tersedia upaya hukum kasasi. Asas keseimbangan sebagaimana mandat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dibuat konkret yakni nilai yang dirampas tidak boleh melebihi nilai yang terbukti terkait kejahatan. Aset yang bercampur dengan harta sah dipisahkan lebih dulu.
Kedua, membenahi kemampuan eksekusi dengan cara antara lain mengubah Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menjadi lembaga lintas penegak hukum dengan target kerja yang dipublikasi. Jangan sampai seperti lembaga pemulihan aset di Ukraina yang bekerja tanpa data dan akuntabilitas sehingga tidak menyelesaikan tapi justru menambah masalah baru.
Data antar lembaga terhubung secara nasional mulai dari AHU, BPN, Samsat, KSEI, OJK, dan perbankan (lewat PPATK) agar aset bisa dilacak cepat. Fithra mencatat Bangladesh gagal di tahap ini meski sudah dilatih lembaga internasional. Penilai independen, lelang elektronik, larangan dibeli pihak terafiliasi, dan pengelolaan sementara untuk aset produktif (perusahaan, perkebunan) agar nilainya tidak merosot selama proses.
Ganti rugi diprioritaskan untuk korban, biaya pengelolaan, dan kas negara. “Ketentuan ini melindungi RUU dari kesan ‘negara memperkaya diri’ dan sejalan dengan Pasal 57 UNCAC,” usul Fithra.
Ketiga, mengatur safeguard ekonomi untuk mencegah terjadinya ‘menyita demi storan’ dan menjaga kepercayaan investor. Terkait fiskal, hasil rampasan dicatat sebagai penerimaan tambahan tanpa target. Dilarang dijadikan ukuran kinerja setoran bagi aparat penegak hukum. Tidak ada bagi hasil langsung untuk lembaga yang menyita, agar tidak ada dorongan 'menyita demi setoran' serta transparansi dengan membuat laporan per aset kepada DPR dan publik.
Pengecualian tegas untuk pemegang hak beritikad baik seperti kreditur, pembeli, pemegang saham minoritas. Ganti rugi plus bunga bila perampasan dibatalkan pengadilan, dan tanggung jawab negara ditulis tegas. Perusahaan yang masih beroperasi tidak boleh dirampas tanpa putusan pengadilan lebih dulu. Perusahaan itu harus dikelola sementara, bukan dibubarkan
Fithra mengusulkan permohonan NCB hanya diajukan Jaksa Agung/KPK setelah dilakukan penelaahan PPATK. NCB dilarang untuk perkara yang berkaitan dengan proses pemilu dalam 12 bulan. Dibentuk majelis khusus di pengadilan tipikor dengan hakim ad hoc, dimana setiap putusan wajib menjelaskan uji kewajaran (proporsionalitas). Serta melakukan pelaporan statistik perkara (target, nilai, hasil) ke Komisi III pada setiap semester.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi III DPR, Machfud Arifin, mencatat salah satu usulan narasumber RDPU yakni ‘Ganti rugi plus bunga bila perampasan dibatalkan pengadilan’. Usulan ini menekankan dalam mekanisme perampasan aset tidak boleh sewenang-wenang atau abuse of power.
“Jadi bukan berarti merampas segalanya, ini perlu menjadi catatan kita, jadi ekspektasi perampasan aset di masyarakat yaitu semua aset yang dimiliki diambil semuanya, harus ada keseimbangan,” pungkas politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
















