Pertama, Presiden Jokowi gagal memahami makna Hak Menguasai Negara (HMN). Dalam Perpres 78/2023, Presiden membuat penyesuaian dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Yakni menambah hak baru pada tanah negara berupa tanah dalam pengelolaan pemerintah. Baginya, Pasal 3 ayat (2) Perpres 78/2023 menunjukkan kesesatan dengan menganggap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD memiliki tanah.
Bagi Satrio hal ini jauh dari pengertian HMN dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti putusan No.35/PUU-X/2012, No.50/PUUX/ 2012, dan No. 3/PUU-VIII/2010. Putusan MK itu menyatakan, negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam termasuk tanah, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).
Kedua, Perpres itu menegaskan Presiden Jokowi menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Pasal 4 huruf b Perpres 62/2018 memperlihatkan ketidakberpihakan negara pada rakyat di tengah meluasnya konflik agraria dengan ragam kompleksitas masalah. Pada konflik agraria di Pulau Rempang, persoalannya bukan rakyat yang tidak memiliki hak atas tanah, melainkan negara abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang dikuasai rakyat secara turun temurun.
Pada konflik-konflik agraria lain yang melibatkan entitas badan pemerintahan atau BUMN, Satrio melihat perpres 78/2023 berpotensi mencerabut hak atas tanah rakyat. Ketidakpahaman Presiden dalam memahami konsepsi negara hukum dan sejarah konflik agraria yang berakar dari kekeliruan memaknai Hak Menguasai Negara mengaburkan fakta keberadaan masyarakat yang memanfaatkan suatu bidang tanah dalam pengelolaannya jauh sebelum suatu entitas badan pemerintahan, badan hukum, atau BUMN hadir mengambil alih tanahnya.
Ketiga, pandangan sesat itu menurut Satrio melahirkan bentuk ‘santunan’ sebagaimana Pasal 6 Perpres 78/2023. Kebijakan ini sarat akan pandangan yang mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah. Rakyat dianggap tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya kerap muncul dengan berbagai istilah semacam ‘penduduk liar’, di mana solusi kemanusiaannya dikotakkan dengan pemberian santunan.
Keempat, Satrio berpendapat pemerintah melakukan simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali. Hal itu membuktikan Presiden Jokowi tak mengerti relasi hubungan antara manusia Indonesia dengan tanahnya. Banyak dari penanganan dampak sosial yang ditimbulkan akibat konflik agraria tidak dapat dinilai dari uang dan/atau digantikan dengan pemukiman kembali.
“Simplifikasi terhadap cara pandang ini justru melahirkan konflik yang berkepanjangan. Jauh lebih luas dari sekedar hubungan ekonomi dan tempat tinggal semata, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki hubungan emosional bahkan spiritual dengan tanahnya,” tegas Satrio.
