Ketiga, amar putusan poin ke-21 menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI.”
Keempat, menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6/2023 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit.”
Kelima, Mahkamah menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, inkonstitusisonal sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan pemerintah menghormati putusan MK tersebut. "Sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut," kata dia.
Menaker akan menindaklanjuti putusan MK itu, salah satunya dengan melakukan koordinasi bersama kementerian/embaga terkait. Mengajak serikat pekerja/serikat buruh, APINDO, KADIN, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut putusan itu. "Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," katanya.
















