Sidang paripurna pengucapan sumpah/janji anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 telah berlangsung. Setiap anggota DPR, DPD dan MPR telah mengucapkan sumpah/janji sesuai kepercayaannya masing-masing. Pelafalan sumpah dipandu langsung Ketua Mahkamah Agung, HM Syarifuddin, dengan didampingi rohaniawan dari masing-masing agama.
Dalam memandu pengucapan sumpah Syarifuddin mengingatkan kepada para anggota dewan sebelum memangku jabatan, terlebih dulu wajib bersumpah/berjanji menurut agama masing-masing. Sumpah/janji yang diucapkan itu memuat tanggungjawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia.
“Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Sumpah/janji ini kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara ikuti lafal sumpah/janji yang akan saya pandu,” kata Syarifuddin mulai memandu pembacaan sumpah/janji anggota DPR dalam sidang paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029, Selasa (01/10/2024).
Baca juga:
- Belasan Advokat dan Notaris Ini Bakal Dilantik menjadi Anggota DPR 2024-2029
- Caleg Berlatar Belakang Advokat di Arena Pemilu 2024, Jalan Menuju Parlemen

Ketua Mahkamah Agung, HM Syarifuddin menandatangani berita acara pelantikan anggota dewan periode 2024-2029 di Gedung DPR. Foto: RES
Sidang paripurna dengan agenda pembacaan sumpah/janji anggota DPR 2024-2029 itu dikomandoi pimpinan sementara DPR, Guntur Sasono. Setelah itu seluruh anggota DPR menandatangani berita acara serta mengisi formulir kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI.
“Terima kasih Ketua MA, dan rohaniawan telah memandu pengucapan sumpah/janji DPR,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan buku memori oleh pimpinan DPR periode 2019-2024 kepada Guntur selaku pimpinan sementara DPR 2024-2029. Buku itu berisi daftar kinerja DPR dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dan belum diselesaikan selama periode 2019-2024. Diharapkan buku itu bisa digunakan sebagai bahan masukan DPR 2024-2029 dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.
















