Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo telah divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada Joshua Hutabarat dan juga Obstruction of Justice dalam kasus tersebut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pidana mati, hukuman maksimal dalam perkara tersebut. Vonis itu pun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Atas vonis mati tersebut, sejumlah akademisi melakukan ekseminasi atas putusan Ferdy Sambo dan hasilnya ada 7 poin isu hukum mengenai hal tersebut. Hal itu disampaikan Mahrus Ali, Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus Editor dari buku berjudul Pidana Mati Berdasarkan Asumsi, Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
Eksaminator dalam putusan ini pun bukan orang sembarangan, sebut saja Prof. Marcus Priyo Gunarto, Prof. Eddy OS. Hiariej, Prof. Amir Ilyas, Prof Koentjoro, Chairul Huda, Mahmud Mulyadi, Rocky Marbun dan Agustinus Pohan. Nama-nama diatas adalah para ahli hukum pidana dan satu psikolog yang sudah tidak asing lagi didengar masyarakat umum.
Baca Juga:
- Ferdy Sambo Terbukti Pembunuhan Berencana Terhadap Yosua Hutabarat
- Kejaksaan Tak Banding Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir J
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkuat Vonis Ferdy Sambo dkk
Isu hukum yang pertama menurut Mahrus yaitu apakah perbuatan Ferdy Sambo adalah apakah perbuatan Sambo masuk dalam kategori pembunuhan berencana atau tidak. Sebab, hakim dianggap hanya menggunakan keterangan satu saksi yaitu Richard Eliezer yang bertentangan dengan saksi lain di persidangan.
“Apa motif wajib dibuktikan yang jelas bukan unsur, sehingga tidak harus dibuktikan, tapi karena dijatuhkan pidana mati maka pertimbangan harus lengkap,” ujar Mahrus dalam acara bedah buku tersebut di Yogyakarta, Jum’at (9/6/2023).
Kemudian ada tes psikogi yang dilakukan penyidik, namun hasilnya justru dimentahkan melalui tes poligraf yang menganggap seluruh saksi yang menjalani tes berbohong, kecuali Richard Eliezer. Ada juga mengenai peluru yang bersarang di tubuh alm Brigadir Joshua yang berjumlah tujuh peluru.
Tercatat ada lima peluru identik dengan senjata Eliezer, sementara sisa dua peluru dianggap milik Sambo. Padahal ahli balistik mengatakan dua peluru tersebut serpihannya sangat kecil. Dari situ majelis menganggap Sambo ikut menembak walaupun bertentangan dengan bukti ilmiah.
Lalu mengenai turut serta, rata-rata menganggap tidak tepat unsur turut serta, tapi menganjurkan. Namun, sebenarnya pasal tentang penganjuran tidak masuk surat dakwaan. ”Nanti Pak Chairul bisa menjelaskan ini, hakim terjebak dengan pandangan dia karena sejak awal hakim mengklaim, sehingga tadi Bapak Ibu bisa menemukan dalam satu kasus ada jadi pelaku sekaligus pelaku turut serta, ini berkaitan,” jelasnya.
Poin selanjutnya mengenai Obstruction of Justice, menurut Mahrus, Prof. Eddy OS Hieraj mengatakan perkara tersebut ditujukan bukan pada pelaku kejahatan, tetapi pada orang lain yang membantu menghalangi saksi dalam perkara aquo. Sehingga Mahrus berkata mengutip perkataan Prof. Eddy jika tidak tepat Ferdy Sambo dikenakan pasal tersebut.
Dua isu hukum putusan PC
Sementara untuk putusan Putri, setidaknya ada dua isu hukum yaitu mengenai turut serta dan pembunuhan berencana. Untuk poin pertama hasil eksaminasi mengatakan tidak mungkin terjadi turut serta pada delik selesai yang telah selesai.
Alasannya turut serta terjadi pada fase sebelum kejahatan terjadi dan ketika kejahatan terjadi, sehingga tidak mungkin pada saat kejahatan telah selesai dilakukan. Sementara dalam eksaminasi ini banyak fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hakim ketika mengatakan Putri ikut terlibat pembunuhan itu sama sekali tidak ada kaitan dengan Sambo.
“Niat Ferdy Sambo itu kan munculnya di Jakarta, bukan Magelang, tetapi fakta hukum yang diduga dimasukkan oleh hakim adalah fakta di Magelang, sehingga itu tidak masuk. Kedua banyak fakta hukum yang mengatakan Putri turut serta itu setelah korban meninggal,” terangnya.
Berikutnya mengenai pembunuhan berencana, eksaminator berpendapat sebenarnya perbuatan Putri lebih tepat dikatakan sebagai membantu orang lain melakukan kejahatan seperti tertera dalam Pasal 56 KUHP. Jadi tidak teoat Putri dinyatakan bersalah melakukan turut serta pembunuhan berencana. Masalahnya Pasal 56 KUHP sejak awal tidak pernah dijadikan dasar dakwaan Penuntut umum, maka mempunyai risiko Putri bebas dari dakwaan.
“Padahal harusnya Pasal 56 ayat (1) KUHP, itu kan dua deliknya, satu sebelum kejahatan kedua setelah kejahatan, jadi ini adalah hasil terhadap perkara aquo yang murni basisnya adalah dokumen resmi putusan pengadilan dan berkas-berkas yang lain. Ini murni kajian akademik, eksaminator ada Pak Wamen, tapi Pak Wamen menolak sebagai Wamen, Saya murni pendapat sebagai akademisi saya sebagai Guru Besar Hukum Pidana,” pungkas Mahrus.
Pembunuhan berencana
Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda dalam kesempatan yang sama mengatakan eksaminasi ini hanya berbekal pada putusan tingkat pertama dan tidak ada bagian dari putusan banding. Menurutnya, memang cukup banyak hal menarik yang dipersoalkan praktisi hukum.
Misalnya mengenai pembunuhan berencana yang menurutnya tidak terlalu dipahami majelis. Chairul mengatakan pembunuhan berencana itu adalah pembunuhan yang diperberat karena adanya hal tertentu terkait dengan hal yang dilakukan. Jika mengutip Prof. Andi Hamzah pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dipikir-pikir lebih dulu.
Kesalahan majelis adalah posisi Putri, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal kontribusi terhadap matinya korban apa? “Sebenarnya tidak ada, maka mereka dianggap sebagai bagian pembunuhan berencana. Padahal tidak ada,” terang Chairul.
Selain itu mengenai peran Sambo, eksaminator beranggapan suasana tenang dalam pembunuhan berencana itu sebenarnya ada pada diri Eliezer. “Eliezer berdoa, ini suasana tenang, tapi apa hubungan dengan yang lain yang tidak kasih kontribusi matinya korban, kontribusi tidak ada, tapi ada matinya korban. Ini harus dikritisi, dianggap turut serta ini bersama-sama, ada pergeseran makna turut serta yang diartikan bersama-sama,” katanya.
