Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah wilayah industri. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mencatat periode Januari-Maret 2025 Komnas HAM menerima 29 pengaduan yang mencakup nasib 8.786 pekerja/buruh korban PHK. Jumlah korban PHK dari pengaduan yang masuk ke Komnas HAM mengalami kenaikan dibanding periode 2023-2024 yang jumlahnya lebih dari 3 ribu orang.
Dari data pengaduan itu Uli menganalisa peningkatan jumlah kasus PHK terjadi karena berbagai faktor seperti globalisasi, transformasi ekonomi, merespon perubahan, krisis nasional dan internasional. Perusahaan mencari struktur bisnis lebih fleksibel, sederhana, dan dinamis guna mengembangkan alternatif strategi.
Alasan PHK yang digunakan perusahaan salah satunya menggunakan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni alasan pelanggaran bersifat mendesak.
“Namun pekerja tidak mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai jenis tindakan atau kinerja yang menjadi kategori pelanggaran mendesak atau mencari keuntungan pribadi,” kata Uli dalam diskusi di Komnas HAM, Kamis (5/6/2025) kemarin.
Baca juga:
- Perlindungan PHK Sepihak dalam Undang-Undang
- Begini Sejumlah Keuntungan JKP Bagi Pekerja dan Pemberi Kerja
Uli menyayangkan ada perusahaan yang tidak membayar pesangon terhadap pekerja yang mengalami PHK sekalipun ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak dapat langsung memberikan keadilan substantif bagi pekerja/buruh atas masalah ketenagakerjaan yang dihadapi.
Komnas HAM menemukan indikasi PHK menyasar kelompok tertentu yakni anggota dan pengurus serikat pekerja, usia tertentu dan kelompok rentan seperti perempuan hamil. Kalangan pekerja/buruh minim informasi terkait PHK yang dilakukan perusahaan. Misalnya, PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan tidak memberikan informasi yang utuh mengenai kondisi keuangan, rencana penyehatan perusahaan, skema perlindungan hak-hak pekerja dan lainnya.
















