8 Putusan MK Terpilih yang Menarik Perhatian Sepanjang 2023
Kaleidoskop 2023

8 Putusan MK Terpilih yang Menarik Perhatian Sepanjang 2023

Mulai putusan sistem pemilu proporsional terbuka konstitusional, masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun hingga syarat usia capres-cawapres.

Hukumonline News
Hukumonline News
Agus Sahbani
Bacaan 5 Menit
Maje;is MK saat sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno. Foto: RES
Maje;is MK saat sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno. Foto: RES

Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus 136 perkara. Rinciannya, sebanyak 57 perkara ditolak; 41 perkara dinyatakan tidak dapat diterima; 25 perkara ditarik kembali; dan 13 perkara dikabulkan. Nah, dari 136 perkara yang sudah diputus itu, ada 8 putusan yang menarik perhatian masyarakat. Berikut petikannya!  

  1. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Konstitusional

Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun, secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Alhasil, dalam Putusan MK No.114/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materil UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Riyanto dan kawan-kawan.         

  1. Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 tahun

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PUU-XX/2022. Pada Kamis (25/5/2023), MK mengabulkan permohonan Ghufron untuk seluruhnya. Putusan itu memberi penafsiran terhadap Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU KPK.

Kini, Pasal 29 huruf e UU KPK berbunyi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”; serta Pasal 34 UU KPK menjadi “Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Sebelumnya, jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengajukan alasan berbeda (concurring opinion) khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e UU KPK. Sementara 4 orang Hakim Konstitusi yakni Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 UU KPK. Terkait putusan MK ini sempat menuai polemik berbagai kalangan itu lantaran ada perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dinilai melanggengkan politik birokrasi sebagai bagian upaya pelemahan KPK.

  1. Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

Mahkamah dalam Putusan No.65/PUU-XX/2023 mengabulkan sebagian permohonan ihwal pelarangan tempat kampanye dalam UU Pemilu yang diajukan oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenny. Pada Selasa (15/8/2023), MK memutuskan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian. MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, MK mengubah norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menjadi “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Dengan Putusan MK ini, MK melarang total tempat ibadah dipergunakan sebagai lokasi kampanye. Sementara itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diperbolehkan, sepanjang pelaksana, peserta, atau tim kampanye mengantongi izin dan tidak membawa atribut kampanye.

  1. Perkawinan Beda Agama

Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil E. Ramos Petege sebagai pemohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak beralasan menurut hukum. Alhasil, dalam Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 menyatakan menolak seluruh permohonan terkait legalisasi perkawinan beda agama. E. Ramos Petege adalah pemeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam.

  1. Mantan Terpidana Calon Anggota DPD

Mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Ini salah satu poin Putusan MK No.12/PUU-XX/2023 terkait pengujian UU Pemilu yang dikabulkan untuk sebagian dan dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)         

  1. Parpol Non-Parlemen Tak Bisa Usung Capres

Dalam Putusan MK No.16/PUU-XXI/2023, Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu, sehingga amar putusannya tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, Pasal 222 UU Pemilu tentang syarat pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) tidak menghalangi hak konstitusional PKN. Sebagai parpol baru, PKN tetap dapat mengusung pasangan Capres-Cawapres setelah Pemilu 2024 dengan bergabung dengan parpol lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.                   

  1. Jaksa Tak Berwenang Ajukan PK

Penambahan kewenangan jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan berikut penjelasannya mengakibatkan disharmoni hukum dan ambiguitas dalam pengajuan PK Selain itu, berakibatnya terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Mahkamah dalam Putusan No.20/PUU-XX/2023 mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU Kejaksaan. Permohonan ini diajukan oleh Hartono yang mennguji kewenangan kejaksaan mengajukan PK.

  1. Syarat Usia Capres-Cawapres                

MK mengeluarkan putusan kontroversial yakni Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat dan dimaknai usia paling rendah (minimal) 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.        

Artinya, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diubah menjadi “Paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sebelumnya, dalam petitum permohonannya, Almas memohon frasa “Berusia paling rendah 40 tahun” dalam pasal itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai dengan “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”.

Namun begitu, putusan MK ini diwarnai pandangan alasan berbeda (concurring opinion) dari 2 Hakim Konstitusi yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Selain itu, 4 Hakim Konstitusi lainnya yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Putusan ini dipandang seolah memuluskan jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Alhasil, buntut dari putusan ini, Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), menyatakan Ketua MK Anwar Usman – yang merupakan Paman dari Gibran - terbukti melanggar etik berat, sehingga ia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.   

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info