Kalangan akademisi kembali melontarkan kritik keras pemerintah dan DPR. Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menolak Rancangan Perubahan (RUU) Keempat UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan DPR menyetujui pada pengambilan keputusan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna.
Anggota CALS dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Prof Aan Eko Widiarto, mengatakan langkah tersebut merupakan autocratic legalism yang merusak bangunan negara hukum, demokrasi, dan mengancam independensi MK. Pada masa transisi pemerintahan atau disebut juga dengan istilah lame duck (bebek lumpuh) DPR dan Presiden seharusnya tidak melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU yang krusial bagi kekuasaan kehakiman.
“Rancangan Perubahan Keempat UU MK mengandung masalah prosedural dan masalah materiil yang berbahaya,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (17/05/2024).
Sedikitnya ada 9 alasan yang membuat CALS menolak RUU. Sembilan alasan itu terdiri dari 5 persoalan prosedural dan 4 substansi. Masalah prosedural pertama, perubahan terhadap UU MK kerap bersifat reaksioner, tidak melalui perencanaan yang matang. Perencanaan Perubahan Keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dan maupun Prioritas 2024 ataupun dalam daftar kumulatif terbuka.
Baca juga:
- Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum
- Prof Susi Dwi Harijanti: RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi
- Jadi Polemik, PSHK Desak Pembahasan Revisi Keempat UU MK Dihentikan
Kedua, pembahasan pada pembicaraan tingkat I dilakukan secara senyap, tertutup, dan tergesa-gesa. Bahkan ada fraksi yang tidak dilibatkan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagian anggota Komisi III DPR juga tidak mengetahui ada pembahasan Perubahan Keempat UU MK pada pembicaraan tingkat I.
Ketiga, DPR dan Presiden mengabaikan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Sebab kanal partisipasi publik ditutup dan dokumen perancangan seperti RUU dan naskah akademik tak bisa diakses secara formal oleh publik. Keempat, pembahasan memanfaatkan masa lame duck (bebek lumpuh) atau masa transisi menuju pemerintahan periode baru untuk segera mengesahkan Perubahan Keempat UU MK.
Kelima, pembahasan dilakukan di masa reses, bukan di masa sidang. Masa reses harusnya digunakan anggota DPR untuk menyerap aspirasi konstituen bukan membahas UU yang krusial bagi masa depan kekuasaan kehakiman.
Kemudian ada 4 substansi yang jadi alasan CALS menolak RUU. Pertama, satu dekade terakhir revisi UU MK lebih banyak mengutak-atik masa abatan hakim konstitusi. Perubahan terhadap UU MK belum menyentuh pokok-pokok yang krusial bagi penguatan kewenangan dan kelembagaan MK.
Seperti perumusan standardisasi yang setara pada 3 lembaga pengusul; penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question; pembaruan hukum acara MK; pengetatan penegakkan etik hakim konstitusi; jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.
Kedua, CALS melihat ada indikasi mengutak-atik konfigurasi hakim konstitusi agar diisi jajaran yang sesuai kehendak DPR dan Presiden. Pasal 23A ayat (2), (3), dan (4) RUU menjadi dasar recall (penarikan kembali) hakim konstitusi dengan mekanisme evaluasi per 5 tahun oleh lembaga pengusul. Pengaturan ini seolah hendak mengancam independensi dan imparsialitas kewenangan konstitusional MK, sebab hakim konstitusi akan dependen pada kehendak lembaga pengusul.
Menurut Prof Aan yang juga Dekan FH Universitas Brawijaya itu mengatakan MK sebagai lembaga negara yang memainkan peran checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Serta berkedudukan sejajar dengan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, bukan bersifat subordinat terhadap lembaga pengusul, sehingga praktik recall tidak dapat dibenarkan.
“Di negara demokrasi konstitusional modern pun, tidak pernah ada praktik demikian dan tidak pernah diwajarkan,” tegas Aan.
Ketiga, ada upaya intervensi terhadap MK tak hanya pada masa jabatan dan penyelenggaraan kewenangan, juga pada lembaga penegak etiknya. Pasal 27A RUU menambah 3 personil Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang diusulkan oleh 3 lembaga pengusul. Konfigurasi demikian potensial mempersempit ruang bagi MKMK untuk lebih independen mengawasi kinerja sembilan hakim konstitusi, sehingga semakin mudah diintervensi oleh lembaga pengusul di masa depan.
Keempat, Pasal 87 RUU menjadi aturan peralihan yang mengindikasikan adanya upaya untuk menyaring hakim konstitusi incumbent. Caranya, mengatur perlu persetujuan lembaga pengusul bagi hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatannya dan hakim konstitusi yang telah menjabat melebihi 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatan hingga usia 70 tahun.
Ketentuan Pasal 87 itu problematik karena berlaku surut bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat. DPR dan Presiden perlu mengingat pesan Putusan MK Nomor 81/PUU-XXI/2023 yang intinya menyebut perubahan substansi UU tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan UU dimaksud. Dalam konteks ini, perubahan tidak boleh merugikan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Selain itu, tidak terdapat fairness (keadilan) dalam penerapan ketentuan ini, sebab 4 hakim konstitusi lainnya yang menjabat di bawah lima tahun tidak melewati mekanisme serupa.
“Hal ini semakin menguatkan syak wasangka bahwa Rancangan Perubahan Keempat UU MK ditujukan untuk pembersihan hakim konstitusi,” beber Aan.
CALS menyerukan DPR dan Presiden tidak meninggalkan warisan yang buruk di akhir masa jabatannya. Langkah yang perlu dilakukan yakni menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan RUU Perubahan Keempat UU MK karena substansinya mengancam prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan independensi MK.
RUU MK yang perlu disusun yakni memuat substansi yang komprehensif dan berorientasi pada penguatan kelembagaan dan kewenangan MK untuk menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Penyusunannya harus melalui perencanaan yang memadai dan kajian akademis yang mumpuni, serta memperhatikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
