Perjanjian dagang Amerika Serikat (AS)-Indonesia berbalut mekanisme Agreement on Reciprocal Trade (ART) diprotes kalangan masyarakat sipil. Termasuk akademisi karena merugikan Indonesia. Tak saja merugikan persoalan manfaat ekonomi tapi juga soal keamanan data.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo, mencatat sedikitnya 9 klausul dalam perjanjian itu berpotensi kuat melanggar konstitusi. Pertama, prosedur penandatanganan perjanjian dimana pemerintah meneken kesepakatan ini tanpa konsultasi dengan DPR. Padahal perjanjian ini berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Manuver diplomatik ini berpotensi melanggar Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
“Perjanjian ini harusnya disahkan dengan UU bukan Perpres,” katanya dalam diskusi bertema ‘Ancaman Imperialisme Baru: Problematika Perjanjian Dagang Indonesia-AS dan Dampak Ekonomi Serangan AS-Israel ke Iran, Rabu (4//2026) kemarin.
Kedua, divestasi pertambangan, investor AS boleh memiliki 100 persen saham pertambangan tanpa kewajiban divestasi 51 persen. Klausul ini berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Ketiga, complementary actions yakni indonesia wajib mengadopsi langkah pembatasan setara ketika AS membatasi impor dari negara ketiga. Klausul ini menghilangkan kemandirian kebijakan ekonomi dan prinsip bebas-aktif. Melanggar Pasal 33 ayat (4) dan pembukaan UUD 1945 tentang prinsip bebas-aktif.
Baca juga:
- UGM dan UII Bunyikan Alarm Penggerusan Kedaulatan Negara dalam Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika
- Perjanjian Dagang RI-AS Berpotensi Picu Omnibus Law Baru untuk Permudah Investasi Mineral Kritis
Keempat, pembatasan BUMN dan mineral kritis, di mana BUMN wajib bertindak berdasarkan pertimbangan komersial saja, dilarang melakukan diskriminasi terhadap barang dan jasa AS. Serta pembebasan ekspor mineral kritis Indonesia ke AS. Kesepakatan ini berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Kelima, investor AS dapat melakukan transfer devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) secara bebas dalam 12 bulan. Hal ini melemahkan instrumen penguasaan negara atas kekayaan alam. Lagi-lagi berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Keenam, penghapusan commodity balance dan pembatasan kuantitatif untuk produk pertanian AS. Klausul ini mengancam ketahanan pangan nasional dan berpotensi melanggar Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28A UUD 1945.
















