Pencalonan dua hakim PN (karier) yang mendaftar di jalur nonkarier itu menyebabkan Ketua MA (saat itu) Harifin A Tumpa menerbitkan surat No. 173/KMA/HK.01/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 perihal Pencalonan Hakim Agung. Dalam surat itu, MA mengimbau para hakim (karier) yang akan mengikuti seleksi CHA melalui jalur nonkarier harus mengundurkan diri sebagai hakim.
Terpisah, Binsar M Gultom berharap rencana sanksi dari MA tidak terjadi. “Saya berharap kepada Tuhan sanksi dari MA tidak terjadi. Apalagi sesuai Pasal 7 b UU MA membuka kesempatan hakim tingkat pertama mendaftar jalur nonkarier (dengan syarat minimal berpendidikan doktor, red),” kata Binsar saat dihubungi hukumonline.
Binsar mengaku telah mendapat restu/izin lisan dari Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Ahmad Kamil, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Mantan Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Muda Pengawasan MA kini Ketua MA Hatta Ali sebelum pendaftaran seleksi administratif ditutup pada 21 Desember 2011.
Bahkan, Ketua Muda Perdata Atja Sondjadja memberikan rekomendasi tertulis berupa integritas, kualitas, dan pengalaman kepada KY dan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu juga memberikan izin pengusulan tertulis kepada saya sebagai CHA.
“Namun secara tiba-tiba sembilan hari setelah pendaftaran seleksi CHA ditutup, keluar Surat Edaran (SE) Ketua MA tertanggal 30 Des 2011. Semestinya surat edaran itu tidak berlaku surut dong. Seandainya sebelum pendaftaran ditutup surat edaran itu sudah keluar saat saya menghadap kepada bapak-bapak pimpinan MA, pastilah saya tidak akan mendaftar seleksi CHA dari jalur non karier, saya orangnya penurut,” katanya.
Sebelumnya, Eddy juga berharap MA tidak memberinya sanksi lantaran pencalonannya sebagai hakim agung adalah lewat jalur nonkarier. “Saya berharap tidak ditindak oleh pimpinan MA karena tidak ada hal yang dilanggar. Tetapi, kalaupun saya ditindak saya siap menjalani takdir saya karena sampai sekarang istri saya berpuasa,“ kata Eddy saat mengikuti wawancara terbuka di Kantor KY beberapa waktu lalu.
Menurut Eddy surat Ketua MA No. 173/KMA/HK.01/XII/2011 seharusnya tidak berlaku surut. Sebab, dirinya mendaftar seleksi CHA pada tanggal 21 Desember 2011 yang merupakan hari terakhir pendaftaran seleksi administratif. Kalau surat itu berlaku surut seharusnya Hakim Agung Dudu Duswara mundur sebagai hakim agung karena dia juga hakim (ad hoc) pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tipikor).
“Kenapa saya sebagai 'anak kandung' disuruh mundur, sementara Dudu Duswara justru dilantik? Ini sebenarnya sering dibicarakan sesama hakim yang berpendidikan (doktor), kenapa dosen atau akademisi bisa mengkavling di MA? Kenapa kita yang bergelar doktor tidak bisa?” protesnya.
