Anggota Komisi III dari F-PG Bambang Soesatyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar lembaga itu tak pandang bulu dan bergerak cepat. Terutama menangani skandal dana talangan PT Bank Century Tbk.
Apalagi, dalam rapat Tim Pengawas Century, KPK dan BPK sudah memberikan penjelasan perkembangan penanganan kasus tersebut.Bambang mendorong KPK segera menelusuri pihak-pihak terkait yang menerima aliran dana Century.
Menurutnya KPK seolah terhenti hanya pada dua tersangka. Yaitu mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI Budi Mulya dan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chalimah Fadjrijah.
Dia yakin kinerja KPK makin cepat setelah mendapatkan dokumen sitaan hasil penggeledahan di Gedung BI. Penanganan kasus yang sudah memakan waktu hampir empat tahun itu belum juga menetapkan status hukum terhadap aktor dibalik kebijakan dana talangan Bank Century. “KPK harus lebih cepat menelusuri,” ujar Bambang yang juga anggota Timwas Century itu.
Anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani menagih janji KPK untuk menindaklanjuti penanganan kasus Century. Karena KPK sudah menggeledah Gedung BI beberapa waktu lalu. “Tidak ada alasan KPK bekerja lamban dalam penanganan kasus ini,” paparnya.
Ia berpendapat kasus tersebut sudah jelas siapa yang bertanggungjawab akan terbitnya kebijakan penyelamatan Bank Century. Ia berharap kerja cepat KPK akan menghapus keraguan publik yang menilai lamban pada komisi antirasuah.
“Sudah jelas semuanya siapa intelectual dader-nya. Aliran dananya itu sudah jelas semua. Janji KPK kita tunggu,” ujarn politisi PPP yang juga anggota Timwas itu.
Mendapat cecaran dari Bambang dan Yani, ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK akan menyelesaikan penuntasan kasus tersebut. Ia meminta DPR dan masyarakat luas tak perlu khawatir dan ragu terhadap komitmen KPK dalam penuntasan kasus mega skandal tersebut.
“Jangan pernah meragukan komitmen KPK,” tegasnya
Dikatakan Samad, dahulu saat KPK menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) masyarakat mencibir. Pasalnya masyarakat ragu akan keberanian KPK menelusuri dan menindak pelaku terkait orang di lingkaran kekuasaan.
Sebab KPK dipandang hanya berani menetapkan tersangka pada Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Dedy Kusnindar. “Masyarakat tertawa, KPK cuma beraninya sama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, red),” ujarnya.
Namun seiring berjalan waktu, kata Samad, KPK tetap bekerja mendalami kasus tersebut. Walhasil, KPK menetapkan menteri aktif yakni Menpora Andi Alfian Malarangeng, dan Ketua Umum Partai Demokrat kala itu, Anas Urbaningrum.
Ia meminta masyarakat bersabar sembari penyidik KPK tetap bekerja di lapangan. Kini, penyidik KPK sedang mendalami sejumlah dokumen hasil sitaan di Gedung BI.
“Jadi tidak perlu khawatir baru Budi Mulya itu memang awal anak tangga. Tetapi tidak menuntup kemungkinan orang-orang sekalipun punya kekuasaan bisa kena kalau dalam perkembangannya didapat alat bukti. Jadi tidak perlu khawatir, KPK ini tidak ragu,” tutupnya.
