Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan menugaskan Komisi III DPR membahas Surat Presiden Joko Widodo tertanggal 15 Juli 2019 yang meminta pertimbangan kepada DPR terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini, amnesti Baiq Nuril bakal segera diputuskan DPR setelah dibahas Komisi III.
"Saya memimpin Rapat Bamus untuk menyampaikan kepada Komisi III DPR untuk membahas usulan atau surat dari Presiden mengenai pertimbangan terkait permasalahan Baiq Nuril," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Gedung DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019). Baca Juga: MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril
Dia mengatakan dalam Rapat Bamus, semua fraksi menyetujui agar Komisi III DPR membahas Surat Presiden bernomor R-28/pres/07/2019 tanggal 15 juli 2019 tersebut, diharapkan hasil pemberian pertimbangan tidak lama. Namun, dia tidak mau janji kapan pertimbangan tersebut akan keluar karena Surat Presiden tersebut baru dibacakan pada Selasa dan menugaskan Komisi III DPR.
“Penutupan Masa Sidang tanggal 25 Juli 2019, diharapkan pada saat penutupan rapat sidang tersebut keputusannya sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan terus berjuang agar pertimbangan DPR memberi respon positif kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti. Rieke memang kerap mendampingi Baiq Nuril mencari keadilan atas perkara ini berharap DPR memberi pertimbangan rekomendasi terbaik agar Presiden Joko Widodo memberikan amnesti secara penuh terhadap Baiq Nuril.
Baiq Nuril sangat berharap DPR dapat menyetujui usulan amnesti dari presiden terhadap dirinya. “Berterima kasih kepada Pak Presiden atas perhatiannya untuk memberikan amnesti. Mudah-mudahan DPR menyetujui dan memberi pertimbangan untuk memberikan amnesti kepada saya,” ujarnya singkat di DPR.
Dalam suratnya, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril setelah peninjauan kembali (PK) dalam kasus menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Baiq tetap divonis hukuman selama 6 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp500 juta sesuai putusan kasasi MA.
Dalam surat bernomor R-28/Press/07/2018 itu, Presiden berpandangan hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas di masyarakat. Intinya, Presiden menilai pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
“Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden dalam suratnya.
Menurutnya, lantaran tak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan, Presiden mengharapkan kesediaan DPR untuk memberi pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi memiliki keinginan memberi amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak. “Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo yakin permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril melalui Presiden dengan pertimbangan DPR akan diloloskan anggota dewan. "(Permohonan) akan mulus, karena ini soal kemanusiaan, karena tidak ada yang tidak berkemanusiaan di DPR," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6/2019) seperti dikutip Antara.
"Soal Nuril, kami di DPR masih menunggu surat Presiden. Kalau sore ini masuk, maka besok kita akan bicarakan di paripurna pada pagi hari, siangnya kita akan rapat bamus (badan musyawarah) lalu ke komisi terkait yaitu komisi III," ujar Bamsoet.
Bamsoet berharap surat tersebut dapat selesai diproses sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada 26 Juli 2019. "Mudah-mudahan satu minggu ini dapat diselesaikan dengan baik pertimbangan DPR atas amnesti dari pada Baiq Nuril."
Ia meyakini bahwa semua anggota DPR dapat melihat kasus tersebut dari sudut pandang kemanusiaan. "Rasanya kita sepaham bahwa ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan yang lebih dalam lagi. Jadi ya kita tunggu besok karena besok jadwal paripurna, sesuai tata tertib kita, surat dari Presiden dibacakan di paripurna baru bisa kita tindak lanjuti dan kita lakukan yaitu meneruskan surat tersebut," tegas Bamsoet.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly Presiden dapat memberikan amnesti setelah memperhatikan pertimbangan DPR sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945. "Terserah DPR kapan diputuskan. Saya dengar mereka mau selesaikan itu sebelum reses, kalau itu nanti selesai reses tentu diberikan pertimbangan oleh DPR ke presiden, sehabis itu presiden akan menetapkan amnesti," kata Yasonna.
Yasonna yakin permohonan amnesti itu akan disetujui DPR. "Yang saya dengar iya (disetujui), tapi kan terserah kepada teman-teman DPR, tapi saya mendapat informasi DPR mendukung," ungkap Yasonna.
Belum lama ini, Majelis MA menolak permohonan PK Baiq Nuril. Putusan PK bernomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ini meneguhkan berlakunya putusan kasasi MA yang menghukum Baiq selama 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Dalam putusan kasasi, Baiq terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan sudah tepat dan benar seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam putusan kasasi, Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena merekam pembicaraan via telepon seluler antara Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan Baiq Nuril, ketika Muslim menelepon Nuril yang dianggapnya sebagai pelecehan seksual oleh atasannya itu. Rekaman tersebut kemudian disimpan Baiq Nuril dan diserahkan kepada Imam Mudawin selaku saksi dalam perkara ini.
Imam kemudian memindahkan bukti rekaman tersebut dan disimpan secara digital di laptop-nya hingga tersebar luas. Terdakwa yang menyerahkan telepon seluler miliknya kepada orang lain, kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi pembicaraan bermuatan kesusilaan yang tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK terdakwa ditolak.
Atas putusan PK itu, MA kembali dikritik oleh sebagian kalangan masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak dan organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi untuk memberi amnesti kepada Baiq Nuril ketimbang grasi. Sebab, syarat mendapatkan grasi sangat terbatas yakni bagi terdakwa yang divonis minimal dua tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Baiq hanya 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. (ANT)
