Atasan juga perlu melihat bagaimana kinerja seseorang dibangun, sehingga ada mekanisme konseling dan coaching. “Penilaian kinerja 360 derajat, dimana atasan, rekan kerja sejawat dan bawahan juga ikut menilai,” jelas Laode.
Selain itu, jelas Laode, berdasarkan PP ini, penilaian kinerja dihubungkan dengan reward and punishment. Penilaian kinerja menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja. Dulu, penjatuhan punishment hanya menekankan pada kedisiplinan, kini berubah, pegawai yang kinerjanya buruk juga akan diberikan hukuman administratif (misalnya sanksi pemberhentian dengan hormat).
(Baca juga: Pemerintah Pastikan THR ASN dan Pensiunan Dibayar Sesuai Jadwal).
Laode berpendapat PP ini memerlukan jabatan fungsional pengelola kinerja. Saat ini pejabat fungsional ini belum ada. Jabatan yang mendekati adalah analis kepegawaian. “Perubahan sistem ini juga harus diikuti perubahan sistem remunerasi yang saat ini masih menerapkan sistem lama,” pungkasnya.
















