Tidak jelasnya ketentuan hukum dalam dunia maya (cyberspace) menuntut percepatan untuk dibuatnya satu ketentuan yang dapat memberikan jaminan kepada pengguna internet. Desakan tersebut kiranya tidak perlu dibarengi dengan mengedepankan kepentingan para penggagas undang-undang ini.
Keberadaan cyberlaw nantinya harus memberikan jaminan kepastian hukum yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Kepastian hukum inilah yang ditunggu-tunggu oleh pengguna internet di Indonesia yang hampir mencapai 4 juta jiwa.
Hal ini menjadi satu tantangan bagi para penggagas Undang-Undang Teknologi Informasi. Pasalnya, dunia praktis begitu membutuhkan jaminan dari setiap koneksi yang berlangsung dengan memanfaatkan teknologi internet.
Dalam berbagai diskusi atau seminar yang memiliki kaitan dengan penyususan Undang-Undang Teknologi Informasi, terlihat bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan kehadiran sebuah undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Namun, masih menjadi perdebatan di banyak kalangan, apa yang akan diatur di dalam undang-undang ini? Menanggapi hal ini, Hikmahanto Juwana, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa perlu dipikirkan lebih lanjut apa yang akan diatur di dalam undang-undang telematika atau cyberlaw ini.
Perlu tidaknya suatu pengaturan, tentunya membutuhkan satu kajian tersendiri. Kajian yang telah dibuat oleh tim dari Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI) dapat dijadikan satu acuan, apakah benar masyarakat membutuhkan kehadiran cyberlaw.
Ketua Tim Cyberlaw Universitas Padjajaran, Ahmad Ramli, mengatakan bahwa pendekatan konvensional dari hukum yang selama ini digunakan, banyak yang tidak bisa mengantisipasi lagi perkembangan teknologi.
