Tim penggagas undang-undang dari Universitas Indonesia yang didukung oleh Depperindag melihat, Indonesia lebih membutuhkan satu ketentuan yang bersifat khusus mengenai satu hal dan tidak bersifat luas. Misalkan, undang-undang transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital.
Bila semuanya akan dibuat dalam bentuk yang umum, lalu bagaimana nasib peraturan lainnya? "Bila demikian halnya, maka terbitnya undang-undang cyberlaw ini akan mengesampingkan semua peraturan yang sudah ada," kata Edmon Makarim, Ketua Harian LKHT FHUI.
Sementara tim Universitas Padjajaran melihat, cyberlaw di Indonesia harus dibuat secara umum, atau mencakup secara keseluruhan. Dari pada harus mengamandemen sekian banyak undang-undang, lebih baik membuat satu peraturan yang lebih khusus dan komprehensif sifatnya.
Menanggapi pernyataan Barda, Ahmad Ramli berpendapat bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Teknologi Informasi nantinya akan diatur tentang teknologi informasi, aplikasi, dan implikasinya. "Kira sepakat dengan pendapat Barda yang mengatur spesifik dalam aktifitas TI dan komprehensif dalam pengertian spesifik," ujar Ahmad Ramli.
Kiranya patut dipikirkan lebih lanjut, apa yang akan diatur di dalam undang-undang ini nantinya. Karena itu, logis jika banyak pihak yang berkepentingan dan hendak mempertemukan keduanya dalam satu meja untuk membahasnya.
Namun perdebatan antara UI dengan Unpad belum selesai. Karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dan masing-masing tentu memiliki plus minus. Lebih penting dari perdebatan dan adu konsep itu adalah agar UU di bidang TI itu bermanfaat bagi penegakan masalah hukum TI yang makin mencuat.
