Diundangkannya UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang akhir Juni lalu menimbulkan kegelisahan di kalangan advokat. Bukan rahasia umum, banyak advokat di Indonesia yang menerima gaji dalam mata uang dollar AS. Sementara, undang-undang ini melarang setiap orang menerima pembayaran selain rupiah, bahkan ada konsekuensi pidananya. Sedari awal undang-undang disetujui di DPR, advokat memang menjadi salah satu profesi yang ‘terancam’.
Demikian kesan yang tertangkap dalam Seminar Menghadapi Risiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, Kamis lalu di Jakarta. Banyak hadirin, yang sebagian besar advokat, mempertanyakan mekanisme kewajiban pemakaian rupiah dalam transaksi pembayaran.
“Bagaimana perjanjian kerja yang memakai dolar dan gaji diterima dengan dolar, apakah melanggar undang-undang ini dan bisa dipidanakan?” demikian pertanyaan beberapa advokat.
Menurut Ketua Panitia Khusus UU Mata Uang DPR, Achsanul Qosasi, gaji termasuk transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. “Karena itu tentu saja wajib menggunakan rupiah,” katanya.
Meski demikian, Achsanul tidak menjelaskan apakah penggunaan rupiah tersebut hanya pada saat pembayaran gaji atau wajib pula dalam perjanjian kerja. Ia berdalih hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Kita tidak atur. Kalau diatur, lebih kencang yang mempermasalahkan nantinya. Nanti malah tidak jelas, karena ini (undang-undang) merupakan wilayah politik. Tapi saya pertegas, tidak ada orang di Indonesia yang bergaji dolar dengan undang-undang ini,” tandasnya.
Penegasan seperti ini justru mengkhawatirkan beberapa kalangan. Persoalannya, ada implikasi pidana bagi mereka yang menerima dolar dalam transaksi pembayaran. Jika merujuk pada pernyataan Achasanul, gaji dalam bentuk dolar tentu termasuk yang dapat dipidana.