Dalam praktiknya, tidak ada format atau standar baku yang mengikat dalam penyusunan legal opinion. Untuk merefleksikan betapa pentingnya penulisan dan penyusunan legal opinion yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam praktik hukum guna memudahkan klien/praktisi dalam memahami situasi dan kondisi yang dihadapi ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Heru Pamungkas, membeberkan sejumlah tips penyusunan legal opinion untuk mahasiswa hukum.
Saat mengisi sesi webinar Hukumonline, Selasa (24/10) siang, Heru mengatakan legal opinion hadir sebagai persyaratan penting di berbagai banyak transaksi baik bagi perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.
“Legal opinion digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam transaksi pasar modal, sebagai syarat pendahuluan dalam suatu perjanjian kredit atau jaminan, hingga syarat untuk transaksi yang melibatkan BUMN atau BUMD,” ujar Heru.
Baca Juga:
- Mahasiswa Hukum, Coba Metode Ini untuk Mudahkan Pembuatan Legal Opinion
- Proficiat! 3 Srikandi Delegasi FHUI Raih Juara 1 Hukumonline Legal Opinion Competition 2023
Selain itu, legal opinion juga dipersyaratkan untuk kajian hukum yang merupakan salah satu aspek prastudi kelayakan dan studi kelayakan dalam rangka kerja sama pemerintah dan badan usaha. Seiring dengan berkembangnya teknologi, legal opinion pun juga dipersyaratkan untuk transaksi penerbitan instrumen blockchain atau cryptocurrency dalam rangka initial coin offering.
Untuk pembuatan legal opinion, Heru mengatakan mahasiswa hukum harus melakukan identifikasi ruang lingkup pendapat hukum dan identifikasi temuan sementara atau permasalahan sebelum membuat legal opinion yang baik dan benar.
“Identifikasi ruang lingkup pendapat hukum dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan transaksi dan dokumen transaksi berikut permasalahan hukumnya, kemudian pertanyaan yang akan dijawab dalam pendapat hukum,” ujarnya.