Advokat Ini Dampingi Eks Gafatar ke Komnas HAM
Berita

Advokat Ini Dampingi Eks Gafatar ke Komnas HAM

Minta Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap aksi kekerasan di Mempawah.

ADY
Bacaan 2 Menit
Sugeng Teguh Santosa dan Bahrain saat mendampingi eks pengikut Gafatar di Komnas HAM, Senin (1/2). Foto: RES
Sugeng Teguh Santosa dan Bahrain saat mendampingi eks pengikut Gafatar di Komnas HAM, Senin (1/2). Foto: RES
Advokat Sugeng Teguh Santosa dan Bahrain termasuk dalam barisan organisasi masyarakat sipil yang mendampingi warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengadu ke Komnas HAM Jakarta, Senin (01/2). Mereka meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang menimpa warga eks Gafatar pada 19 Januari 2016.

Selaku Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan warga eks Gafatar mengalami pengusiran paksa disertai kekerasan, pembakaran rumah dan properti. Peristiwa itu terjadi di desa Moton Panjang, Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Ketika kekerasan oleh massa terjadi, tidak ada upaya maksimal pencegahan dan tindakan dari pemerintah setempat. Akibatnya, warga eks Gafatar kehilangan harta benda dan mengalami trauma. Sugeng mengatakan pemerintah harusnya melindungi warga negaranya dari perlakuan diskriminatif, bukan malah membiarkan. Apalagi terjadi di depan mata aparat.

Berdasarkan Pasal 28 I UUD 1945, Pemerintah harus melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Konstitusi juga menegaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Atas dasar itu Sugeng meminta Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh dan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga eks Gafatar pada 19 Januari 2016. “Peristiwa itu terjadi karena absennya perlindungan negara, terutama pemerintah terhadap warga negaranya,” katanya dalam pengaduan yang disampaikan di kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (1/2).

Sugeng mendesak pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengutamakan perlindungan dan penghormatan HAM dalam menangani warga eks Gafatar. Polri juga perlu melakukan penegakan hukum terhadap massa yang melakukan kekerasan, pengerusakan dan pembaakaran. Serta mengungkap siapa pelaku utama yang menggerakkan massa sehingga terjadi peristiwa kekerasan itu.

Sugeng berpendapat para pelaku kekerasan bisa dijerat pidana diantaranya pasal 170 KUHP tentang pengerusakan barang. Ia mendesak agar pemerintah menyelesaikan perkara yang dialami warga eks Gafatar ini secara berkeadilan dan tidak memojokan warga eks Gafatar. Pemerintah perlu memfasilitasi dan menjamin perlindungan warga eks Gafatar yang ingin kembali ke daerahnya.

Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, menyayangkan sikap pemerintah dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti yang dialami warga eks Gafatar. Menurutnya, pemerintah melakukan langkah preventif ketika menilai ada persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang akan mengarah pada kekerasan. Selain itu negara tidak boleh mengintervensi keyakinan warga negaranya. “Konstitusi melindungi hak untuk berkeyakinan,” ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info