Setelah dipersoalkan sejumlah advokat dan mahasiswa, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali “digugat” di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya, Gregorius Yonathan Deowikaputra yang berprofesi sebagai pengacara.
Dalam permohonannya, Gregorius mengklaim sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mempunyai hak untuk memilih anggota DPR. Pemohon merasa dirugikan dengan kinerja DPR yang telah dipilih dan diberi mandat menjalankan fungsinya, antara lain fungsi legislasi yang tidak melaksanakan amanah tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab.
“Ini terbukti dengan disetujuinya Perubahan Kedua UU KPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat yang pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010,” ujar Gregorius dalam sidang pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di ruang sidang MK, Rabu (30/10/2019) sebagaiman dikutip laman resmi MK.
Gregorius yang hadir tanpa pengacara melansir sejumlah pemberitaan media bahwa proses pembentukan Perubahan Kedua UU KPK dapat dikatakan telah dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat luas. Buktinya, masyarakat sulit mengakses risalah rapat di laman resmi DPR terkait pembahasan mengenai Revisi UU KPK ini.
Adanya fakta tersebut, kata dia, jelas bahwa Perubahan Kedua UU KPK tidak dilandasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta keterbukaan yang merupakan asas-asas yang harus diterapkan DPR dalam proses pembentukan suatu undang-undang sebagaimana digariskan Pasal 118 Tata Tertib DPR.
“Dilanggarnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan UU a quo terbukti dengan banyaknya penolakan masyarakat luas. Ini bukti nyata UU a quo tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas. Asas keterbukaan pun telah dilanggar karena tidak terbukanya akses publik untuk dapat memberi masukan dan usulan atas pembahasan UU tersebut,” papar Gregorius.
Karena itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan proses pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baca Juga: 25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK
Diperjelas uji formil
Menanggapi dalil-dalil permohonan, Ketua Majelis Panel Anwar Usman mencermati dua hal yang dipermasalahkan Pemohon. Pertama, prosedur pembahasan RUU Perubahan UU KPK. Kedua, mempermasalahkan Perubahan Pasal 11 UU KPK mengenai tiga syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
“Jadi, nanti supaya diperjelas, permohonan ini uji formil saja atau memang sekaligus juga terkait dengan substansi (uji materil)? Kalau misalnya uji formil saja berarti kan Pasal 11 yang Saudara uraikan dalam poin 24 bisa menyangkut materi substansi Undang-Undang (tidak perlu diuraikan, red),” kata Anwar.
Anggota Majelis Panel Wahiduddin Adams menerangkan bahwa uji formil Perubahan UU KPK pembentukan UU itu ada tahapan-tahapannya, mulai ada persiapan, perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan,” ujar Wahiduddin mengingatkan.
“Saudara harus jelaskan, ketika persiapan apa cacat formilnya? Termasuk juga ketika pembahasan dalam rapat-rapatnya. Bagaimana posisi (kondisi) rapatnya? Di sini Saudara hanya mengutip berita koran,” kata Wahiduddin.
Sebelum menutup persidangan, Anwar menyampaikan agar Pemohon menyempurnakan permohonan selambat-lambatnya diserahkan pada Selasa 12 November pukul 13.00 WIB ke Kepaniteraan MK.
Sebelumnya, ada dua permohonan mengenai pengujian Perubahan UU KPK ini. Pertama, dimohonkan 190 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diantaranya Muhammad Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy Arwin Gommo; Putrida Sihombing; dkk. Mereka mengajukan uji formil dan materil atas Perubahan UU KPK ini. Secara formil, pembentukan Revisi UU KPK ini tidak memenuhi asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Secara materil, Para Pemohon mempersoalkan syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR yang telah diatur Pasal 29 UU KPK. Menurutnya, pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang baru menuai pro dan kontra. Seharusnya ada mekanisme atau upaya hukum melalui (pembuktian) pengadilan untuk membuat terang proses pemilihan pimpinan KPK itu demi menghilangkan fitnah atau polemik di masyarakat.
Karena itu, dalam petitum provisinya, Para Pemohon meminta MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan (membatalkan) pelantikan lima anggota KPK terpilh. Selain itu, pembentukan Perubahan UU KPK ini mengabaikan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur adanya prinsip keterbukaan, sehingga mesti dibatalkan.
Permohonan kedua diajukan 25 orang yang berprofesi sebagai advokat yang mengajukan uji formil dan materil atas Perubahan UU KPK. Pengujian formil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a UU ini terkait konstitusionalitas keberadaan Dewan Pengawas KPK.
Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonannya dengan membatalkan Perubahan UU KPK ini. Sebab, pengujian UU No. 19 Tahun 2019 secara formil tidak memenuhi syarat dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pengujian materil, apabila MK berpendapat lain, setidaknya MK menyatakan Pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
