Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan akan menempuh upaya hukum banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2025 terkait perkara penetapan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol). Langkah ini diambil menyusul keberatan mayoritas anggota terhadap putusan tersebut.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menegaskan bahwa kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut pada dasarnya merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman online ilegal yang kerap mengenakan bunga sangat tinggi.
“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari OJK untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” ujar Entjik dalam keterangan resminya, dikutip Senin (30/3).
Baca Juga:
- 97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif
- KPPU Gelar Sidang Perdana Perkara Pinjol, 97 Pelaku Usaha Jadi Terlapor
Sebelumnya, KPPU memutus 97 platform pinjaman online yang tergabung dalam AFPI terbukti melakukan pelanggaran terkait kesepakatan penetapan batas manfaat ekonomi. Atas putusan tersebut, masing-masing platform dijatuhi sanksi berupa denda dengan nilai yang berbeda-beda, mulai dari Rp1 miliar hingga Rp103 miliar.
Menanggapi hal itu, AFPI menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berlaku, namun menilai putusan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal kebijakan yang justru untuk perlindungan konsumen. AFPI juga menegaskan seluruh anggota pada prinsipnya tidak menerima putusan tersebut.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota, namun kami bisa sampaikan bahwa seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,” kata Entjik.
