Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati dan merespons putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi denda terhadap 97 perusahaan fintech lending atau pinjaman online (Pinjol) dengan total mencapai Rp755 miliar. Dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, KPPU menyatakan seluruh perusahaan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola industri Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Salah satunya instrumen kunci yang dikedepankan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
"Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai batasan besaran manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara Pindar kepada Penerima Dana," tulis OJK dalam keterangan resmi yang diterima Hukumonline, Sabtu (28/03/2026).
Baca juga:
- 97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif
- KPPU Gelar Sidang Perdana Perkara Pinjol, 97 Pelaku Usaha Jadi Terlapor
Selain itu, OJK juga sudah menerbitkan ketentuan yang mengatur terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, tingkat kesehatan Penyelenggara Pindar serta menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI Tahun 2023–2028, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong tata kelola industri yang lebih baik, serta memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.
OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan bahwa setiap Penyelenggara LPBBTI menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Langkah ini diambil untuk memastikan praktik usaha tetap transparan dan berorientasi pada pelindungan konsumen. Sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
