Agar BLT Tepat Sasaran, Pemerintah Perlu Memperbaharui DTKS Berkala
Terbaru

Agar BLT Tepat Sasaran, Pemerintah Perlu Memperbaharui DTKS Berkala

Kemensos melakukan perubahan secara berkala setiap bulan.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Sejumlah warga mengantre pembagian BLT BBM di Pos RW 01, Kelurahan Gambir, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Foto: RES
Sejumlah warga mengantre pembagian BLT BBM di Pos RW 01, Kelurahan Gambir, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Foto: RES

Pemerintah telah memutuskan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan konsekuensi memberikan bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT). Implementasi pemberian BLT pun mesti tepat sasaran. Karenanya, pemerintah harus memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sebagai basis pemberian BLT tepat sasaran.

“Meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) agar akurat dan tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangannya, Senin (5/9/2022). 

Ace berpendapat dengan memperbaharui DTKS menjadi langkah pertama dalam menyalurkan subsidi BLT BBM secara tepat sasaran. Dengan BLT yang diharapkan terdistribusi dengan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya tidak terlampau terdampak kebijakan kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Dia memahami dampak dari kenaikan BBM menyasar sejumlah kenaikan sejumlah komoditas kebutuhan bahan pokok. Itu sebabnya pemerintah harus menekan dan mengendalikan dampak kenaikan harga BBM. Menurutnya, BLT BBM yang dilakukan dengan cash transfer dipastikan penggunaannya untuk dibelanjakan kebutuhan dasar.

Politisi Partai Golkar itu mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) agar terus memastikan distribusi BLT berjalan cepat, tepat, akurat dan maksimal kepada masyarakat membutuhkan. Menurutnya, dalam memastikan validasi data penerima BLT, Kemensos mesti berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menuntaskan persoalan DTKS.

Menurutnya, DTKS tak sekedar digunakan oleh Kemensos dalam mendistribusikan bantalan sosial, tapi juga digunakan oleh kementerian lain. Seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), hingga Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penerapan kebijakan subsidi listrik.

Nah, agar terdapat pendekatan integratif dalam memperbaharui data, Kemensos perlu memadupadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekaligus mendorong peran Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih proaktif dalam memverifikasi dan memvalidasi DTKS. Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tujuannya supaya Pemda berperan serta dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan pihaknya terus memperbaharui DTKS dalam menjamin penyaluran BLT BBM tepat sasaran. Menurutnya, pengaturan memperbaharui DTKS dalam beberapa UU mengatur satu tahun dua kali. Tapi, dikarenakan kondisi perubahan di daerah bergerak pesat, Kemensos memperbaharui DTKS setiap bulan. “Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujarnya.

Menurutnya, pembaharuan DTKS berdasarkan masukan dari Pemda serta masyarakat melalui menu usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171. Kemensos pun memiliki 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial di lapangan.

Mantan Walikota Surabaya itu mengatakan BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun bakal disalurkan kepada masing-masing kelompok penerima manfaat sebesar Rp600 ribu. Mekanisme pemberiannya dilakukan dengan dua tahap. Per tahap sebesar Rp300 ribu pada September dan Desember.

Dia menuturkan dalam penyaluran BLT BBM Kemensos bakal “jemput bola” dengan memfasilitas penerima bantuan yang kondisinya sulit menyambangi kantor pos. Menurutnya, adanya kesepakatan dengan pihak PT Pos Indonesia. Nantinya bakal bekerja sama dengan kepala adat, kepala suku maupun Pemda dalam menyalurkan BLT BBM dengan penerbangan khusus ke lokasi.

“Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info