Ahli: Aturan PK Sekali Langgar Konstitusi
Berita

Ahli: Aturan PK Sekali Langgar Konstitusi

Hanya alasan novum bisa dijadikan syarat untuk mengajukan PK kembali.

Hukumonline News
Hukumonline News
ASH
Bacaan 2 Menit

Namun, kenyataannya doktrin konstitusional tidak bisa membuat MK mengunci diri untuk tidak membuka permohonan kembali terhadap materi undang-undang yang telah diuji sepanjang memiliki alasan konstitusional yang berbeda. Hal tertuang dalam UUD 1945, UU MK, dan Pasal 42 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU.

“Ketentuan pengujian kembali atas undang-undang yang telah diputus MK bisa diajukan lagi tanpa pembatasan hanya sekali selama ada alasan/dasar keadaan pengujian yang berbeda,” kata dia.

Atas dasar itu, dia tegaskan sudah menjadi hukum konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh mengunci pintu rapat-rapat untuk diajak kembali menguji putusannya. Hal ini tidaklah melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi semata prinsip konstitusionalitas, negara harus terbuka terus akan dialektika kebenaran untuk mengoreksi produk kekuasaan itu sendiri.

“Semata guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.      

Sementara itu, Chudry Sitompul berpendapat permohonan PK yang diatur dalam KUHAP memang membatasi PK hanya satu kali. Syaratnya, adanya novum, adanya pertentangan antara putusan (inkracht) yang satu dengan yang lain, dan mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim.

Menurutnya, berlakunya PK hanya sekali hanya menyangkut syarat adanya pertentangan putusan dan kekhilafan hakim. Sementara adanya novum bisa diajukan syarat pengajuan PK kembali jika novum itu ditemukan setelah adanya putusan PK pertama.    

“Sedangkan novum bergantung dengan keadaan. Apabila novum baru ditemukan setelah ada putusan PK, maka sungguh tidak adil jika novum baru itu tidak bisa digunakan sebagai dokumen hukum untuk mengajukan PK yang kedua dalam rangka mencari kebenaran materi sebagai tujuan dari hukum pidana,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info