Ahli: Tanah HPL Bukan Aset Daerah

Ahli Hukum Agraria Universitas Indonesia, Suparjo Sujadi mengatakan, lahan yang hak pengelolaannya berasal dari negara kepada suatu pejabat publik (HPL) tidak bisa didaftarkan sebagai suatu aset daerah. Hal tersebut disampaikan Suparjo saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan sengketa lahan di sekitar kawasan PT Pekan Raya Promosi Pembangunan Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (18/6).

"Status HPL adalah tanah negara, oleh karenanya tidak dapat diintervensi secara keperdataan," kata Suparjo dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dwiarso Budi.

Oleh karena itu, menurut dia, dalam konteks aset sebagai kepemilikan, maka tidak mungkin ada hubungan keperdataan jika HPL merupakan tanah negara. Suparjo merujuk pada sejumlah aturan yang mendasari adanya hak pengelolaan atas tanah, selain hak-hak lain yang lazim dikenal, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan sebagainya.

Ia menjelaskan hak pengelolaan atas tanah diatur dalam Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977. Adapun pengaturannya, lanjut dia, diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Menurut sifat dan karakteristinya, kata Suparjo, HPL tidak bisa diberikan kepada perorangan. "HPL sebagai hak publik, maka peruntukannya harus kepada pejabat publik," kata saksi yang dihadirkan oleh PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) sebagai pihak penggugat dalam perkara ini.

Ia mengungkapkan jika ternyata terjadi penyimpangan dalam penguasaan HPL tersebut, misalnya kepada pihak swasta, maka telah terjadi pelanggaran hukum. Menurutnya, jika terdapat pelanggaran hukum dalam pemberian kuasa HPL, maka perjanjian yang dimaksud dalam penguasaan tersebut harus dibatalkan. "Jika penguasaan HPL dibatalkan, maka tanah tersebut kembali ke negara," tambahnya.

Dalam perkara ini, PT IPU menggugat Gubernur Jawa Tengah Rp1,6 triliun atas perbuatan melawan hukum dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di wilayah utara Kota Semarang yang dikuasakan terhadap perusahaan tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut, terdiri atas Rp789 miliar gugatan materiil dan Rp873 miliar gugatan imateriil. PT IPU menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah atas HPL tanah di sekitar kawasan PRPP di Semarang.