Ahli Pidana Kritik Penerbitan Sprindik Dahlan Iskan
Berita

Ahli Pidana Kritik Penerbitan Sprindik Dahlan Iskan

Sprindik diterbitkan untuk satu perbuatan pidana.

HAG
Bacaan 2 Menit
Pakar Hukum Acara Pidana dari UII Mudzakkir saat menyampaikan keterangan sebagai ahli sidang praperadilan Dahlan Iskan di PN Jaksel, Kamis (30/7). Foto: RES.
Pakar Hukum Acara Pidana dari UII Mudzakkir saat menyampaikan keterangan sebagai ahli sidang praperadilan Dahlan Iskan di PN Jaksel, Kamis (30/7). Foto: RES.

Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir mengkritik penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam kasus Dahlan Iskan oleh Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta.

Mudzakkir yang tampil sebagai ahli dalam sidang permohonan praperadilan Dahlan Iskan menilai ada kejanggalan sprindik yang diterbitkan oleh Kejati DKI Jakarta. Pasalnya, dalam penetapan Dahlan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari 15 sprindik yang berbeda. Selain itu, tanggal penetapan sprindik sama dengan tanggal penetapan Dahlan sebagai tersangka.

Menurut Mudzakkir, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak mungkin dapat dilakukan melalui pengembangan satu sprindik yang hanya terdiri untuk satu calon tersangka.

“Sprindik diterbitkan untuk satu perbuatan pidana. Jadi penetapan tersangka tidak mungkin dapat dilakukan berdasarkan perkembangan sprindik yang hanya terdiri dari satu calon tersangka. Itu namanya sprindik tunggal. Bagaimana mungkin dilakukan pengembangan apabila dalam satu sprindik di akhir hanya ada satu calon tersangka? Kecuali dalam sprindik tersebut diakhir ada tiga calon tersangka, sehingga ketika dilakukan pengembangan dapat dimungkinkan karena melengkapi calon tersangka tersebut,” jelas Mudzakkir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (30/7).

Mudzakkir menjelaskan, apabila terdapat pengembangan sprindik tunggal maka harus dimulai dengan penyidikan yang baru. Bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka lain tidak dapat juga digunakan bagi orang lain melalui pengembangan tersebut.

“Adanya bukti untuk menetapkan tersangka A yang ada di satu sprindik, tidak dapat menjadi bukti untuk menetapkan tersangka B berdasarkan pengembangan. Jadi harus dimulai dari penyidikan yang baru. Kecuali dijelaskan adanya penyertaan Pasal 55 KUHP sehingga dalam satu sprindik ada beberapa calon tersangka, lalu setelah dikembangkan ada nama baru. Itu tidak apa- apa. Pasal penyertaan kan dibuat untuk menyederhanakan proses,” tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan jawaban dari Kejati DKI Jakarta penetapan Dahlan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap 15 orang (15 sprindik terhadap masing- masing tersangka tersebut).

“Berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap 15 orang tersangka yang terlah disidik, telah diperkssa 37 orang saksi, 2 orang ahli, terdiri dari 1 orang ahli dari LKPP dan 1 dari BPKP, telah diperoleh Sirat dam barang bukti sebanyak 205 dokumen, yang dengan bukti- bukti itu telah ditemukan adanya peran tersangka Dahlan Iskan,” demikian isi jawaban dari Kejati DKI.

BPK Menghitung Kerugian Negara

Selain masalah sprindik, Mudzakkir juga memberi keterangan seputar kerugian negara dalam kasus ini. Ia berpendapat lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi.

”Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang pro-justitia yang hanya bisa dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik," jelasnya.

"Kalau sekadar menghitung, tiap orang mungkin bisa. Tapi, apakah dia punya kompetensi? Untuk menghitung yang rumit harus diserahkan kepada ahlinya. Penyidik boleh menyatakan adanya kerugian negara apabila misalnya disuruh beli sesuatu 5 buah namun hanya dibeli 1, maka itu penyidik boleh menyatakan ada kerugian negara. Tetapi apabila untuk menghitung pembangunan suatu bangunan yang mengakibatkan kerugian negara harus dihitung oleh ahlinya dalam hal ini BPK,” tegasnya.

Mengenai kewenangan menghitung kerugian negara, Tim Hukum Kejati berpedoman bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang melakukannya. Jaksa menggunakan dalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 31/PUU-X/2012 dalam pengujian UU KPK. Terkait dengan hal itu, Mudzakir berpendapat, sampai saat ini undang-undang tidak menyebutkan bahwa lembaga itu berwenang melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. “Putusan MK tersebut tidak menambah kewenangan dari BPKP,” ujarnya.

Pada sidang sebelumnya, dua belah pihak juga sempat berdebat seputar putusan MK. Bila kali ini tim kuasa hukum Kejati DKI Jakarta menggunakan Putusan MK dalam pengujian UU BPKP, tetapi pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Kejati DKI Jakarta justru “menolak” putusan MK No 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Jaksa menilai putusan yang memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan itu tidak berkekuatan hukum mengikat dan melampaui putusan MK.

Sampai saat ini, kasus gardu induk yang disangkakan kepada Dahlan memang belum dilengkapi bukti perhitungan kerugian negara dari BPK. Jaksa mendalilkan telah mendapat bukti kerugian negara dari BPKP. Laporan BPKP tersebut untuk empat proyek pembangunan gardu induk yang disangkakan kepada Dahlan dari sebanyak pembangunan 21 gardu induk.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info