Ahli Hukum Perminyakan Kurtubi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar seluruh pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dicabut.
“Menurut saya seluruh pasal dalam UU Migas harus dicabut karena jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan merugikan negara secara finansial,” kata Kurtubi saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam pengujian UU Migas yang dimohonkan sejumlah tokoh dan ormas di Gedung MK, Rabu (06/6).
Kurtubi mencontohkan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 4 yang menyebutkan pengelolaan Migas ini diserahkan ke Badan Pelaksana Migas (BP Migas) merupakan wakil pemerintah untuk menandatangani kontrak dengan kontraktor minyak. Sebab, konsekwensi Migas milik negara yang berasal dari perusahaan asing tidak dapat dijual sendiri oleh BP migas, harus melibatkan pihak ketiga. “Di sini pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang berkontrak. Status pemerintah ‘diturunkan’, yang mengakibatkan kedaulatan kita hilang dan sangat merugikan negara. Ini melanggar konstitusi,” kata Kurtubi.
Kondisi ini secara teknis berpengaruh pada sistem kontrak kerja antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing yang tidak menjamin adanya kedaulatan konstitusi. Lalu, kata Kurtubi, ada pasal dalam UU migas ini yang menyatakan perusahaan Migas harus dikelola secara terpisah antara bidang usaha hulu dan hilir. Padahal amanat Pasal 33 UUD 1945 minyak bumi dan gas dikuasai negara. “Ini berarti konstitusi menyatakan pengelolaan Migas harus dikelola secara terintegrasi antara hulu dan hilir,” kata ahli yang sengaja dihadirkan pemohon ini.
Selain itu, sistem cost recovery (biaya produksi) yang dikelola BP Migas dalam UU Migas tidak jelas. Sebab, BP Migas yang bukan lembaga bisnis/perusahaan minyak, tidak tahu berapa kisaran biaya yang harus dikembalikan untuk mengganti biaya produksi yang sebenarnya.
Ironisnya, UU Migas tidak menyebutkan struktur organisasi BP Migas, seperti harus ada dewan komisaris atau majelis wali amanat, tetapi ada tenaga teknis. “Ini didesain agar pengelolaan cost recovery tidak sejalan dengan good corporate governance. Ini berpotensi terjadinya mark up (penggelembungan) biaya yang luar biasa besar di situ,” katanya.
Karena itu, Kurtubi menyarankan agar sektor hulu, BP migas dibubarkan, dilikudasi (dilebur) ke dalam Pertamina agar sistem pengelolaannya menjadi sederhana. “Di sisi hilir, kita imbau BP Migas dilikuidasi ke dalam Ditjen Migas, sehingga ini nanti BBM sudah bisa dikurangi subsidinya, BP Migas tidak dibutuhkan lagi.”
Ahli pemohon lainnya, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bukan hanya UU Migas yang bermasalah, melainkan UU Energi. “Materi UU energi membuktikan adanya kepentingan asing yang luar biasa mendominasi posisi sumber daya alam khususnya Migas. Indonesia tidak berdaya atas sumber daya alamnya sendiri di sektor energi. Itu yang tidak kita kehendaki,” kata Ichsanuddin.
Dia mengatakan menurut hitungan pemerintah sendiri yang akan terjadi dalam hingga tahun 2020 situasi ini tidak berubah. “Jika ini tidak diubah, Indonesia tetap didikte oleh kekuasaan perusahaan-perusahaan minyak asing. Jadi pemerintah sendiri sadar bahwa dia tidak berdaya menghadapi situasi sistemik terhadap industri energi di Indonesia,” katanya.
Permohonan ini diajukan 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan. Antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.
Dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka memohon pengujian pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 23, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (2), pasal 13, dan pasal 44 UU Migas.
Mereka menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan Migas yang sangat didominasi perusahaan asing hingga 89 persen yang fokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Misalnya, mekanisme kontrak kerja sama seperti diatur pasal 1 angka (19) UU Migas sangat merendahkan martabat negara ini karena kontrak kerja sama yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BP) Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta yang selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa. Akibatnya, jika negara kalah dalam sengketa ini berarti juga kekalahan seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan seperti diatur pasal 4 ayat (3) jo pasal 44 UU Migas menjadi kabur karena tidak memiliki komisaris/pengawas dan bukan operator badan usaha. Karena itu, Pemohon menilai kesepuluh pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
