Ahmadiyah Mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden
Berita

Ahmadiyah Mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden

Pengaduan Ahmadiyah dinilai hanya permainan oknum ditubuh Watimpres. Faktanya, dari sembilan anggota Watimpres, hanya tiga orang yang ikut pertemuan itu.

Ali
Bacaan 2 Menit

 

Alur hukum pelarangan Ahmadiyah ini memang berjenjang. Setelah dikeluarkan putusan Bakor Pakem, kemudian akan diteruskan dengan terbitnya SKB tiga menteri. Lalu, Presiden mengetok palu terakhir dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

 

Dihubungi usai pertemuan, Asfin mengatakan ketiga anggota Watimpres itu berjanji akan meneruskan pengaduan JAI ini. Pada dasarnya, lanjut Asfin, ketiga anggota Watimpres itu sepakat bahwa negara tak boleh ikut campur pada ajaran agama tertentu. Setelah itu, akan dibawa ke Presiden agar SKB itu batal diterbitkan, klaimnya.

 

UU No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

 

Pasal 4

(1)  Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

(2)  Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

(3)  Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan

 

Namun, pengaduan ini belum tentu mulus masuk ke Presiden atas nama institusi Watimpres. Masih ada enam anggota Watimpres yang bisa jadi memiliki pemikiran yang berbeda. Anggota Watimpres bidang agama Ma'ruf Amin sudah pasti berbeda dengan Buyung cs. Dalam berbagai kesempatan, Ma'ruf yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan MUI dengan tegas mendukung keputusan Bakor Pakem itu.

 

Seandainya, di internal Watimpres tak ada kata sepakat. Menurut Asfin, ketiga anggota watimpres itu bisa memberikan nasihat secara individual bukan atas nama institusi. UU Watimpres mengatur hal itu, ujarnya. Yang dimaksud oleh Asfin adalah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No.19 Tahun 2006.

 

Permainan Oknum Watimpres

Dihubungi terpisah, Koordinator Tim Advokasi Forum Umat Islam (FUI) Munarman mengatakan pengaduan Ahmadiyah ini tidak diterima Watimpres secara institusi. Bukan kelembagaan Watimpres. Ia menduga hal ini hanyalah permainan oknum anggota Watimpres saja. Munarman pun tak segan-segan menyebut nama Adnan Buyung Nasution sebagai oknum yang dimaksudnya. Informasi ini saya dapat dari orang dalam Watimpres. Info ini valid, ujarnya kepada hukumonline.

 

Munarman memang tak asal cuap. Faktanya, anggota Watimpres yang hadir dalam pertemuan itu hanya tiga orang. Ini hanya mencoba menunggangi lembaga negara demi kepentingan politik, ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info