Mantan Ketua YLBHI ini menegaskan yang terjadi di kantor Watimpres bukanlah langkah hukum, tapi langkah politik. Bohong kalau mereka bicara hukum, katanya. Ia menegaskan AKKBB hanya ingin membangun opini publik saja. Munarman mengatakan Watimpres tak mempunyai kompetensi untuk menerima laporan dari masyarakat. Watimpres bukan tempat menampung aspirasi, ujarnya.
Selain itu, usaha mengundang media ikut dalam pertemuan bukan pula langkah yang tepat. Munarman mengutip Pasal 6 ayat (1) UU Watimpres. Ketentuan itu berbunyi ‘Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun'.
Buyung yang membuka pertemuan, memang mempersilahkan media untuk meliput pembacaan pengaduan oleh Ahmadiyah. Tetapi, setelah itu pertemuan dinyatakan tertutup. Meski akhirnya, hasil pertemuan itu sudah dapat diketahui pihak luar. ‘Bocor'nya nasihat yang akan diajukan ketiga anggota Watimpres kepada pihak pelapor, sudah cukup bagi Munarman bahwa ketiga anggota Watimpres itu melanggar UU. Mereka telah melanggar UU Watimpres sendiri, pungkasnya.
















