Tekanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terhadap profesi hukum tidak lagi bersifat spekulatif. Di lingkungan korporasi, teknologi ini mulai mengubah secara mendasar cara kerja in-house counsel dari fungsi administratif yang repetitif menuju peran yang lebih strategis.
Wakil Sekretaris Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), Muhammad Rezafajri menegaskan, setiap fase revolusi industri selalu membawa konsekuensi terhadap cara manusia bekerja. Apalagi saat ini profesi hukum tengah berada dalam fase transformasi yang didorong oleh AI.
Berbeda dengan gelombang teknologi sebelumnya, AI tidak sekadar menjadi alat bantu, tetapi mampu meniru proses penalaran manusia. Dengan dukungan machine learning dan large language model, sistem ini dapat mengolah data dalam skala besar dan menghasilkan keluaran yang menyerupai analisis manusia.
“Yang kita alami sekarang saat ini, baik Abang-abang Boomer, kemudian Millennials, dan juga Adik-adik Gen Z yang alami saat ini adalah perubahan di Artificial Intelligence. AI yang sesungguhnya yang bisa menggantikan bahkan meniru nalar manusia, walaupun masih banyak butuh perubahan tapi saya dengan perkembangan terakhir sekarang saya pikir dalam waktu dua dan tiga tahun bisa meniru mungkin sampai 90 persen nalar manusia,” katanya dalam Masterclass In-House Counsel: Peran, Kompetensi, & Tantangan Profesi, Rabu (29/4/2026).
Baca juga:
- Dari Reaktif ke Proaktif: Strategi Dunia Usaha Mempengaruhi Arah Regulasi
- Bukan Sekadar Compliance, In-House Counsel Kini Jadi Penggerak Bisnis
Reza menjelaskan, dampak konkret dari perkembangan ini mulai terasa dalam praktik hukum korporasi. Sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi, terutama dalam proses review kontrak, litigasi, kepatuhan, dan pengelolaan pengetahuan hukum.
Dalam review kontrak misalnya, pekerjaan yang selama ini menyita waktu dan rentan kesalahan kini dapat dipercepat secara signifikan dengan bantuan AI. Teknologi ini mampu mengekstraksi klausul dan menilai risiko dari ratusan dokumen dalam waktu singkat.
“engan AI, ekstrak klausul, penilai risiko itu bisa dilakukan dengan hitungan detik bahkan dengan dokumen yang ratusan,” ujarnya.
Transformasi juga terjadi dalam proses litigasi. Selama ini, biaya besar sering muncul dari kebutuhan riset kasus dan pencarian preseden yang dilakukan secara manual oleh firma hukum. Dengan AI, proses tersebut dapat dipersingkat secara drastis.
Dengan AI, proses tersebut dapat dilakukan dalam waktu jauh lebih singkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang berbiaya tinggi. Selain itu, AI mulai digunakan dalam sistem kepatuhan untuk memberikan peringatan dini terhadap perubahan regulasi dan potensi risiko hukum.
Meski menawarkan efisiensi, penggunaan AI tidak lepas dari sejumlah risiko. Salah satu perhatian utama adalah potensi kebocoran data akibat penggunaan platform berbasis pembelajaran mesin yang menyerap input pengguna sebagai bagian dari dataset.
“Hati-hati kalau dalam bertanya yang menggunakan kasus riil atau menggunakan dokumen yang rahasia gitu. Karena seketika kita upload akan jadi bahan pembelajaran AI-nya,” tegas Reza.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Standarisasi Profesi ICCA, Ingkan Simanjuntak, menggambarkan perubahan peran legal sebagai proses bertahap dalam perjalanan karier seorang legal counsel. Transformasi ini membuat legal semakin sering dilibatkan dalam berbagai forum lintas fungsi. Tak hanya isu hukum, tetapi juga untuk memberikan perspektif risiko dan pertimbangan bisnis.
“Legal Counsel yang kerjanya drafting, summarizing regulasi, terus sudah gitu assisting corporate actions. Sampai kita mulai dicari nih sama orang bisnis, gue butuh Legal, sampai evolving juga ketika mereka mendengarkan masukan kita,” ujarnya.
Kepala Bidang Pelatihan dan Standarisasi Profesi ICCA, Ingkan Simanjuntak. Fotografer/Resa Esnir
Namun, ia menyebut kondisi ini sebagai ‘pedang bermata dua’. Di satu sisi, mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap fungsi legal. Di sisi lain, ada risiko legal hanya dijadikan legitimasi atas keputusan yang sudah diambil. Meski begitu, situasi ini membuka ruang bagi in-house counsel untuk berkontribusi lebih luas, tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga dalam memahami risiko bisnis secara menyeluruh. Untuk itu, dibutuhkan kompetensi yang melampaui kemampuan teknis, terutama pemahaman atas konteks bisnis dan kebutuhan pengguna internal.
“Commercial Empathy itu kita mesti punya. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan problem. Kita mesti memahami juga bahasanya mereka, orang marketing, orang finance, sehingga pada saat kita berbicara, kita bisa melihat risiko lalu kita bisa kasih solusi,” ujarnya.
Untuk itu, dalam lanskap yang terus berubah ini, kemampuan beradaptasi disebut menjadi kunci. In-house counsel yang mampu menggabungkan pemahaman hukum, bisnis, dan teknologi akan tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan. Sebaliknya, pendekatan kerja yang statis berisiko tertinggal oleh percepatan transformasi yang dibawa oleh kecerdasan buatan.
