Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam proses peradilan membuka persoalan baru terkait pertanggungjawaban hukum. Ketika rekomendasi yang dihasilkan AI keliru dan kemudian digunakan dalam proses penanganan perkara, mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut perlu dipastikan sejak awal.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Prof Efa Laela Fakhriah mengatakan AI tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila penggunaan AI menimbulkan kesalahan dalam proses peradilan.
“AI memang tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Karena kita sudah yakini sama sekali dia tidak bisa jadi subjek hukum karena dia tidak punya rasa,” kata Prof Efa dalam seminar Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) bertajuk “Hakim Perempuan dalam Transformasi Peradilan Digital - Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial Secara Etis dan Inklusif”, Jum’at (2/10/2026).
Baca Juga:
Era AI, Tantangan Hakim Perempuan Bukan Lagi Sekadar Persoalan Jumlah
BPHPI Soroti Tantangan Karier Hakim Perempuan Menuju Posisi Kepemimpinan
Ia berpendapat penggunaan AI dalam proses peradilan tetap membutuhkan pengawasan manusia. Mekanisme pertanggungjawaban juga perlu dipastikan ketika melihat bagaimana suatu kesalahan terjadi, apakah sistem telah digunakan sesuai prosedur, apakah hasil yang diberikan AI telah diverifikasi, serta siapa yang melakukan verifikasi tersebut.
Persoalan tersebut dianggap penting karena keluaran AI tidak selalu dapat dianggap sebagai informasi yang benar. Prof Efa menyebut AI dapat memberikan informasi yang keliru, menggunakan sumber yang tidak tepat, hingga gagal memahami konteks suatu perkara.
Selain akurasi, penggunaan AI juga menghadapi risiko bias algoritmik. Data yang digunakan untuk melatih AI dapat mengandung bias, sehingga hasil yang diberikan sistem berpotensi membawa atau bahkan memperkuat bias tersebut.
“Data yang digunakan untuk melatih AI dapat saja mengandung bias. Bagaimana kita tahu kalau tidak punya kemampuan untuk menilai adanya bias algoritmik tersebut?” ungkapnya.
