Aisyah Sharifa: Litigator Administrasi yang Berupaya Negara Tak Semena-mena
Hukumonline NeXGen Lawyers 2025

Aisyah Sharifa: Litigator Administrasi yang Berupaya Negara Tak Semena-mena

Berpengalaman lebih dari 3 tahun menangani berbagai perkara strategis, termasuk sengketa tata usaha negara yang menyangkut izin pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air, Aisyah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip good governance dan perlindungan hak-hak warga negara dalam praktik.

Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Mid-Associate Hartamulya, Andryanus & Siahaan - Attorneys at Law, Aisyah Sharifa. Foto: Istimewa
Mid-Associate Hartamulya, Andryanus & Siahaan - Attorneys at Law, Aisyah Sharifa. Foto: Istimewa

Menjadi advokat bukan hanya tentang memenangkan perkara. Lebih dari itu, ia melihat peran advokat sebagai pengawal keadilan dalam relasi warga dan negara. Ia meyakini hukum administrasi yang sehat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan partisipatif.

Di tengah kompleksitas hubungan antara warga negara dan kekuasaan, hadirnya advokat muda yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan negara hukum. Aisyah Sharifa adalah salah satu di antara mereka—seorang litigator administrasi yang percaya bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencegah negara bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Sebagai Mid-Associate Lawyer di Hartamulya, Andryanus & Siahaan (HAS) - Attorneys at Law, Aisyah telah membuktikan bahwa usia muda bukanlah batas, melainkan kekuatan. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun di dunia litigasi, ia telah terlibat dalam berbagai perkara strategis, termasuk sengketa tata usaha negara yang menyangkut izin pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air, yang mana izin tersebut dicabut oleh pemerintah dengan alasan yang tidak proporsional dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan yang layak.

Bagi Aisyah, perkara tersebut bukan hanya soal legalitas izin. Ia melihatnya sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang taat aturan. Ia dengan gigih memperjuangkan agar negara tidak semena-mena membatalkan hak warga atau badan hukum hanya karena pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan sepihak.

Dalam setiap sengketa administrasi yang ia tangani, Aisyah memperhatikan seringkali negara hanya berfokus pada niat baik, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu bahwa tindakan pemerintahan harus memperhatikan tiga aspek utama: wewenang, prosedur, dan substansi. Tindakan yang diambil tanpa dasar kewenangan yang sah tanpa mengikuti prosedur yang semestinya, atau tidak didasarkan pada pertimbangan substansial yang objektif dan proporsional—adalah tindakan yang cacat hukum dan berpotensi melanggar hak warga negara.

“Negara tidak boleh lupa, setiap keputusan administrasi menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi. Ketika satu izin dicabut tanpa dasar dan prosedur yang sah, bukan hanya investor yang dirugikan, tetapi juga masyarakat sekitar yang menggantungkan harapan pada pembangunan dan manfaat sosial dari proyek tersebut,” ujar Aisyah.

Peran strategis Aisyah dalam perkara-perkara serupa memperkuat posisinya sebagai litigator muda yang tak hanya memahami hukum secara teoritis, namun juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip good governance dan perlindungan hak-hak warga negara dalam praktik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info