Ia menegaskan, mulai saat ini perkara di Mahkamah Agung tidak boleh berusia lebih dari dua tahun. Nanti tak ada lagi perkara yang sampai lima tahun, tambahnya.
Selain masalah tunggakan perkara, Bagir juga membanggakan sistem informasi teknologi yang masuk ke pengadilan maupun Mahkamah Agung. Ia memaparkan sejumlah pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi telah memiliki website masing-masing. Di tingkat Mahkamah Agung, putusan pun sudah bisa di-download di putusan.net.
Bagir menyadari reformasi belum selesai. Ia merasa perlu menyampaikan beberapa ide di hari terakhirnya. Salah satunya, soal pembatasan perkara. Menurutnya, perlu ada semacam undang-undang atau peraturan yang dibuat khusus untuk membatasi perkara di Mahkamah Agung. Kita perlu membuat undang-undang pembatasan perkara, ujarnya.
Selain itu, sebuah pengadilan kecil perlu dibuat. Fungsinya, untuk menangani perkara-perkara perdata yang nilainya kecil. Sehingga perkara semacam itu tak perlu lagi diselesaikan ke Mahkamah Agung. Acaranya sederhana. Hakimnya tunggal dan tanpa pengacara, ujarnya.
Reformasi Harus Diteruskan
Kiprah Bagir di Mahkamah Agung memang sudah usai. Tapi ia yakin reformasi yang telah digagasnya akan diteruskan. Menurutnya, siapapun yang menjadi Ketua Mahkamah Agung kelak, program dan rencana tersebut sudah menjadi pekerjaan para hakim agung. Saya tak ada kekhawatiran apa-apa, katanya.
Namun, ia menggaris bawahi satu hal. Pengawasan harus tetap prioritas tinggi, ujarnya. Menurut Bagir, bidang pengawasan memang merupakan salah satu bentuk reformasi peradilan yang berhasil. Situs Mahkamah Agung menginformasikan, sepanjang Januari-September 2008, Mahkamah Agung memberikan hukuman disiplin kepada 50 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Mahkamah Agung dari pengadilan-pengadilan di bawahnya.
Reformasi peradilan memang harus terus dilakukan. Salah seorang anggota tim pembaharuan Mahkamah Agung pun yakin reformasi akan terus berlangsung, meski Bagir sudah tak menjabat Ketua Mahkamah Agung.
Sedangkan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai saat ini reformasi peradilan belum memuaskan. Kalau pun ada, reformasi bukan merupakan inisiatif dari Mahkamah Agung. Tapi ini merupakan dorongan dari orang luar, ujarnya.
