Akibat Ketiadaan Informed Consent Menurut Perspektif Hukum Perdata

Kedua, ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai wanprestasi. Jika dikaitkan dengan wanprestasi, maka ketiadaan informed consent dapat dijabarkan lebih jauh menjadi empat bentuk berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi: misalnya dalam suatu transaksi terapeutik, pasien dan dokter telah menyepakati pengangkatan kista di dua titik di tubuh pasien. Ternyata, yang diangkat hanya satu, tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui pasien, dan menyebabkan pasien mengalami kerugian;
2. Memenuhi prestasi, namun tidak seperti yang diperjanjikan: misalnya pasien dan dokter telah sepakat untuk melakukan operasi pengangkatan usus buntu dengan metode paling mutakhir yang tidak memerlukan operasi besar, namun ternyata akhirnya pengangkatan usus buntu tersebut dilakukan dengan operasi konvensional yang tidak sesuai dengan persetujuan pasien dan merugikan pasien;
3. Memenuhi prestasi, namun terlambat: misalnya pasien dan dokter telah sepakat untuk melakukan operasi pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, namun pada hari-h, ketika pasien telah siap, ternyata dokter datang terlambat, operasi ditunda sehingga merugikan pasien; dan
4. Melakukan apa yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan: misalnya pasien memberikan persetujuan untuk mengambil jenis obat tertentu dan menolak jenis obat lain yang akan diresepkan oleh dokter. Namun, dokter tetap menulis obat yang ditolak oleh pasien, yang mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan oleh pasien.

Ketiga, ketiadaan informed consent yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Demi mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, perlu dipenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian
4. Perbuatan itu melawan hukum

Mengenai kriteria perbuatan apa yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, sejak perkara Lindenbaum Cohen Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yurisprudensi menetapkan empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain;
3. Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.