Jika teori di atas diaplikasikan terhadap hubungan sebab akibat yang terjadi pada tuntutan ketiadaan informed consent, maka pasien harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa antara pasien dan dokter atau tenaga kesehatan telah ada hubungan hukum;
- Bahwa dokter atau tenaga kesehatan gagal memenuhi informed consent;
- Bahwa pasien mengalami kerugian akibat dokter atau tenaga kesehatan gagal memenuhi informed consent.
Menjadi kesimpulan bahwa ketiadaan informed consent baru menimbulkan masalah hukum apabila tindakan dokter tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien. Kerugian yang dimaksud mempunyai lingkup yang cukup luas; baik kerugian materil seperti rasa sakit atau bekas luka yang menganggu kehidupan sehari-hari maupun kerugian psikis seperti pelanggaran atas keyakinan atau agama tertentu-pun dapat dijadikan alas gugat.
*)Vicia Sacharissa adalah seorang konsultan pada salah satu kantor hukum di Indonesia. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |
