Sebelum Nurdin menunjuk Agung, sejumlah anggota Dekopin sudah meminta digelarnya rapat anggota sewaktu-waktu (RAS). Rapat luar biasa ini, yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin, memang disiapkan untuk mencari pengganti ketua umum yang berhalangan tetap. Waktu itu Sri Edi berjanji akan menggelar RAS itu pada Mei 2005, kata Ketua Bidang Organisasi Bidang Kelembagaan Dekopin, Aip Saifuddin.
Sampai tenggat lewat, rapat tak kunjung digelar. Anggota Dekopin kembali mendesak Sri Edi. Lagi-lagi Sri Edi berjanji rapat akan digelar sebelum 12 Juli 2005. Tapi, sampai Hari Koperasi itu berlalu, rapat tak tetap kunjung terlaksana.
Menurut Saifuddin, anggota Dekopin pun mulai tak sabar. Akhirnya mereka sepakat membuat pernyataan bersama yang disampaikan ke Menteri Koperasi Suryadharma Ali. Pernyataan itu mereka berikan pada 12 Desember 2005. Kami minta Menteri memfasilitasi RAS karena pengurus Dekopin tak menepati janji, kata Saifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Angkutan.
Hari itu juga Suryadharma menerbitkan SK No. 176/2005, yang berisi pengesahan kepanitiaan RAS yang akan dilaksanakan pada 17 Desember 2005. Rapat digelar di Hotel Bidakara, yang dihadiri, menurut Saifuddin, sekitar 95 persen anggota. Dekopin memiliki anggota 30 juta orang, yang terwakili dalam 50 induk koperasi unit desa dan 30 Dekopin wilayah, kata Saifuddin.
Menteri Koperasi sempat berkirim surat kepada Sri Edi perihal rapat itu. Tapi saya tidak mau datang karena itu urusan internal Dekopin, kata Sri. Bukan tempatnya Menteri memfasilitasi pertemuan seperti itu. Menurut dia, RAS tak kunjung digelarnya karena dana dari pemerintah saat itu tak turun-turun. Ada indikasi dananya ditahan, katanya. Dalam APBN 2005, dana untuk pos bantuan Dekopin sebenarnya cukup gede, Rp 50 miliar. Nah, rapat di Hotel Bidakara itu akhirnya menetapkan Adi Sasono sebagai Ketua Umum Dekopin.
Merasa dipecundangi, Sri Edi pun menggugat surat keputusan Menteri Koperasi tentang pengesahan kepanitiaan RAS ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN). Sri Edi menilai SK itu sebagai campur tangan pemerintah dalam urusan internal Dekopin. Gugatan Sri Edi diterima. Dalam sidang 14 Agustus 2006, PTUN menyatakan SK Menteri Koperasi tersebut tidak sah dan harus dicabut. Menteri Koperasi melakukan banding. Tapi hasilnya sama saja. Pada 11 Januari 2007, majelis hakim banding menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ini mengejutkan kubu Adi Sasono. Mereka pun berkirim surat, meminta penjelasan PTTUN tentang putusan itu. Pada 5 Maret 2007, Wakil Ketua PTTUN Jakarta, Kadar Slamet, memberikan jawaban. Putusan itu dinyatakan tak terkait langsung dengan kepengurusan Dekopin, kata pengacara Dekopin, Dorel Almir. Artinya, kepengurusan Adi Sasono dianggap tetap sah.
Ganti Sri Edi berkirim surat. Tidak ke Pengadilan Tinggi TUN, tapi ke Mahkamah Agung. Jawaban Mahkamah Agung melegakan Sri Edi. Dalam suratnya pada 13 Juni 2007, Mahkamah menyatakan, Wakil Ketua PTTUN tak memiliki dasar memberikan keterangan atau fatwa seperti itu.
Kendati kalah, Menteri Koperasi ternyata tak berniat mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN. Sebaliknya, mereka mematuhi perintah pengadilan. Pada 20 Maret 2007, Menteri Koperasi mencabut SK No. 176. Kami tak melakukan kasasi karena soal keabsahan pengurus bukan kewenangan Menteri Koperasi, itu urusan internal Dekopin, kata Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Departemen Koperasi, Untung Tribasuki.
Bagi Sri Edi Swasono, dengan putusan TUN itu, harusnya kepengurusan Adi Sasono membubarkan diri. Karena hasil dari SK itu juga harusnya batal, kata Sahroni, pengacara Sri Edi. Dekopin pimpinan Adi Sasono sudah tidak punya legitimasi hukum.
Tapi Adi Sasono berpendapat lain. Menurut mantan Menteri Koperasi ini, putusan PTUN dan pencabutan SK Menteri Koperasi tak serta-merta membuat kepengurusannya tak sah. Keabsahan Dekopin tak ditentukan oleh Menteri Koperasi dan PTUN, kata Adi. Keabsahan pengurus Dekopin, ujarnya, ditentukan anggota.
Meski menang di PTUN, Sri Edi sadar posisinya tak sekuat Adi Sasono. Menurut dia, Adi kuat karena memiliki dukungan politik dari pemerintah. Mestinya, kalau pemerintah ingin netral, jangan bekerja sama dengan Dekopin Adi Sasono, katanya. Ia menunjuk contoh peringatan Hari Koperasi 12 Juli lalu di Bali, yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Departemen Koperasi sendiri menolak jika disebut memihak Adi Sasono. Pada saat Hari Koperasi lalu itu kami termasuk diundang, kata Untung Tribasuki.
Salah satu yang kini dicegah Sri Edi adalah turunnya dana puluhan miliar rupiah dari APBN untuk Dekopin Adi Sasono. Itulah yang membuatnya bersiap menggugat pemerintah. Jika dana itu turun, kami akan segera menggugat, ujarnya. Berbeda dari tahun 2005, untuk 2007 ini dana untuk Dekopin menggelembung menjadi Rp 70 miliar. Dana itu sendiri siap dikucurkan ke brankas Dekopin. Kemungkinan memang segera cair, kata Mindo Sitorus, Direktur Pengembangan dan Jaminan Usaha Dekopin.
Besarnya dana itulah yang memunculkan suara-suara, sengkarut di Dekopin itu sebenarnya tak lepas dari rebutan menguasai duit puluhan miliar rupiah tersebut. Tapi, tentang hal ini, Sri Edi menyanggah. Nggak ada itu. Kalau kepengurusan Adi Sasono mau bubar, saya bersedia mundur. Setelah itu, cari penyelesaian terbaik, katanya.
Kelompok Sri Edi Swasono mengaku didukung oleh lebih dari separoh jumlah anggota di seluruh Indonesia dan jumlah pendukung diperkirakan akan terus bertambah setelah kemenangan gugatan PT TUN dikuatkan oleh MA. Jumlah anggota Dekopin diperkirakan hampir 30 juta dan memiliki anggaran sebesar 75 miliar rupiah.
Karena itu, kubu Sri Edi telah secara tegas minta Dekopin ilegal di bawah pimpinan Adi Sasono segera membubarkan kegiatannya. Perintah kepada Adi Sasono ini dikuatkan keputusan Mahkamah Agung RI pada 13 Juni, yang meniadakan legitimasi Dekopin ilegal pimpinan Adi Sasono.
Sebaliknya kelompok Adi Sasono menilai Dekopin Sri Edi sudah tamat, setelah keluarnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diperkuat Keputusan Mahkamah Agung RI, yang antara lain menetapkan, Dekopin di bawah pimpinan Adi Sasono hasil Rapat Anggota Sewaktu-waktu (RAS) Dekopin 17 Desember 2005 sah.
Tak ada lagi polemik soal ini, ucap Ketua Bidang Luar Negeri Dekopin Benny Kusbini. Ia menambahkan, Dekopin di bawah pimpinan Adi Sasono, tidak hanya mendapat pengakuan dalam negeri, tapi juga telah mendapat kepercayaan internasional, dengan ditunjukkan Adi Sasono sebagai Standing Commiettee ICA (International Cooperative Alliance) Asia and the Pacific.
Tidak Ikut Campur
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM tidak akan mencampuri kemelut yang berkepanjangan di Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) antara Dekopin dengan Ketua Umum Adi Sasosno dan Sri Edie Swasono.
Pemerintah sudah memfasilitasi, (Surat Keputusan Menegkop UKM No. 176 tentang penyelenggaraan rapat umum sewaktu-waktu, red), tapi diputuskan untuk dicabut oleh pengadilan (PTUN) Artinya, sah dan tidaknya itu terserah anggota, kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Guritno Kusumo.
Sekarang gampang saja, tanyain aja anggota itu satu-satu mau mendukung siapa sih? Ini organisasi mereka sendiri kok, yang mengakui harus mereka. Pemerintah tidak berkewajiban mengakui yang mana, Karena memang tidak pernah mengeluarkan pengakuan atau badan hukum. Sejak dulu tidak ada itu, tegasnya.
Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM dihadapkan pada pribahasa ibarat makan buah simalakama, ‘dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati.' Padahal dulu mereka yang merengek-rengek minta pemerintah harus campur tangan. Itu sudah dilakukan, tapi setelah jadi, malah disalahkan.
Guritno menegaskan, PTUN hanya melihat satu sisi saja bahwa kementerian tidak berhak mengeluarkan surat itu. Adaministratif tidak berhak. Tapi kenapa surat itu muncul, tidak diulas oleh dia. Latar belakang tidak menjadi pertimbangan.
Buntutnya, anggaran Dekopin dalam APBN 2006 Rp50 miliar, hanya bisa cair sekitar 50 persen dan anggaran Dekopin Rp75 miliar dalam APBN 2007 malah tak bisa dicairkan sama sekali. Alasannya, Kementerian Koperasi dan UKM tak bisa mengeluarkan rekomendasi atas dua Dekopin yang sama-sama mengaku legal.
Perseteruan ini sekaligus membuat makin tak jelasnya arah pembinaan koperasi di Indonesia. Koperasi pun semakin tersingkirkan. Kondisi ini diperparah dengan sikap Pemerintah yang cenderung mengembangkan usaha kecil menengah yang dikelola secara individual. Kalau pola ini terus dikembangkan, itu sama artinya dengan membangun kapoiitalis-kapitalis kecil.
Kemelut di tubuh Dekopin bermula tiga tahun lalu, tatkala Nurdin Halid, Ketua Dekopin periode 2004-2009, ditahan karena kasus penyelewengan dana subsidi minyak goreng. Saat itu Nurdin menunjuk Agung Sujatmiko sebagai pejabat ketua umum untuk menggantikan dirinya. Pada 1 April 2005, jabatan ini beralih ke Sri Edi Swasono, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Penasihat Dekopin.
