Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Akil, Adardam Achyar mengatakan sidang perdana akan digelar pekan depan. “Sidang pertama nanti Rabu, 20 Agustus 2014,” katanya kepada hukumonline, Jum’at (15/8).
Dalam berkas gugatannya, Adardam bersama-sama Fransiskus dan Djoehariningtias bertindak selaku kuasa hukum Akil. Adardam menyatakan KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang memerintahkan pengembalian sejumlah barang bukti dan pembukaan blokir rekening.
Berdasarkan surat dakwaan No.DAK-04/24/02/2014 tanggal 10 Februari 2014, Akil didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. KPK telah menyita sejumlah aset dan memblokir rekening terkait Akil. Namun, Pengadilan Tipikor Jakarta menganggap ada sebagian aset yang tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana Akil.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan agar penuntut umum KPK mengembalikan sejumlah barang bukti dan membuka pemblokiran rekening. Barang bukti yang diperintahkan majelis untuk dikembalikan terdiri dari buku tabungan BRI dan dua bilyet deposito berjangka BRI atas nama Akil masing-masing senilai Rp1,5 miliar.
Selain itu, majelis memerintahkan pembukaan blokir rekening Akil di BRI. Majelis juga memerintahkan penuntut umum untuk membuka pemblokiran dua rekening BCA atas nama anak Akil, Aries Adhitya Shafitri dan Riki Januar Ananda dengan nilai saldo masing-masing sebesar Rp84,784 juta dan Rp42,302 juta per 5 Agustus 2014.
Menurut Adardam, sehubungan dengan penetapan itu, Akil telah mengirimkan somasi kepada KPK tertanggal 10 Juli 2014 dan 21 Juli 2014. Akil meminta KPK segera segera menindaklanjuti penetapan majelis. Nyatanya, hingga kini KPK tidak pernah menanggapi somasi dan tidak bersedia melaksanakan penetapan majelis.
Adardam berpendapat, pelaksanaan penetapan majelis merupakan kewajiban hukum KPK. Di lain pihak, Akil memiliki hak untuk mendapatkan kembali buku tabungan dan bilyet depositonya. Akil juga memiliki hak untuk terbebas dari pemblokiran rekening yang dilakukan KPK terhadap rekening miliknya dan kedua anaknya.
Dengan tidak dilaksanakannya penetapan majelis, Adardam menganggap KPK telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan KPK telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateril karena Akil tidak dapat memanfaatkan uang yang berada dalam rekening dan bilyet deposito miliknya.
Padahal, uang tersebut merupakan satu-satunya harapan Akil untuk menafkahi anak dan istinya. Adardam mengungkapkan, sikap KPK yang tidak mau melaksanakan penetapan majelis telah menambah kesedihan dan sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan Akil, sehingga Akil menggugat KPK tidak kurang dari Rp10 miliar.
Dengan demikian, Adardam meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh gugatan Akil. Ia meminta majelis menyatakan KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum KPK membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita Akil.
Menanggapi gugatan tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan KPK siap menghadapi. Johan menyatakan pengajuan gugatan merupakan hak setiap warga negara. Ia mempersilakan Akil mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika Akil merasa dirugikan dengan upaya hukum yang dilakukan KPK.
Johan menegaskan seluruh upaya hukum yang dilakukan KPK sudah seuai dengan aturan yang berlaku. “KPK dalam melaksanakan kewenangan, tentu dilandasi oleh bukti-bukti dan aturan perundang-undangan. Oleh karenanya, kami menghormati proses yang dilakukan oleh Akil. KPK akan mengikuti proses hukum itu,” tuturnya.
Sebagaiman diketahui, gugatan terkait penyitaan barang bukti bukan hanya sekali ini terjadi. Mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin juga pernah menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima dengan penyitaan sejumlah uang dan barang yang tidak berkaitan perkara korupsi Syarifuddin.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Syarifuddin melalui putusannya No.469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2012. Majelis hakim memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah barang bukti yang tidak berkaitan dengan perkara Syarifuddin dan membayar ganti rugi immateriil Rp100 juta.
Putusan ini sempat dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis banding menyatakan permohonan banding Syarifuddin dan KPK tidak dapat diterima. Namun, Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan putusan banding dengan mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan KPK membayar ganti rugi immateriil Rp100 juta.
