Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terpilih menjadi Ketua MK periode 2013-2015 lewat pemungutan suara yang digelar di ruang sidang pleno gedung MK, Rabu (3/4). Akil terpilih setelah melewati tiga kali putaran dalam pemungutan suara yang lengkap dihadiri sembilan hakim konstitusi dan disaksikan dan para pegawai MK dan sejumlah media cetak dan elekrtonik.
Saat penyampaian visi dan misi ada lima hakim konstitusi yang menyatakan tidak menggunakan haknya untuk dipilih, yakni Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki.
Sebelumnya, dalam rapat permusyawaratan sembilan hakim konstitusi gagal mencapai kata mufakat atau aklamasi untuk memilih ketua MK baru yang berlangsung secara tertutup. Pasalnya, dari sembilan hakim konstitusi ada lebih dari satu hakim kontitusi yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua. Sehingga, pemilihan harus dilakukan dengan cara voting (pemungutan suara).
Sesuai UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, setiap hakim konstitusi berhak memilih dan dipilih sebagai ketua yang dimusyawarahkan secara tertutup. Jika tidak mencapai kata mufakat, pemilihan akan dilakukan dengan cara voting jika memperoleh 50 persen suara plus satu.
Dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, sembilan hakim konstitusi secara bergiliran menulis dan melingkari nama calon ketua MK pilihannya –yang notabene nama-nama mereka sendiri– yang tertera di kartu suara. Lalu, kartu suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara.
Pada pemungutan suara putaran pertama, Akil telah mengantongi 4 suara. Di posisi kedua ada Harjono dan Hamdan Zoelva yang masing-masing mendapat 2 suara. Disusul Arief Hifayat dengan 1 suara. Meski unggul, Akil belum bisa ditetapkan sebagai ketua MK terpilih. Sebab, sesuai tata tertib pemilihan, Ketua MK terpilih jika mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah pemilih.
Namun, dalam pemungutan putaran kedua Harjono berhasil “menyingirkan” Hamdan Zoelva dengan 4 suara. Hamdan hanya mengantongi 3 suara, sisanya 1 suara tidak sah dan 1 suara abstain. Karena itu, Akil Mochtar harus bersaing dengan Harjono dalam pemungutan suara putaran ketiga. Alhasil, Akil unggul telak dengan mengantongi 7 suara. Sementara Harjono hanya mendapatkan 2 suara.
Usai pemilihan, Akil mengatakan visi dan misi sudah disampaikan yang harapannya MK memiliki peran strategis harus tetap dijaga independensi dan integritasnya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, MK harus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pada wilayah area tertentu. Misalnya, memberi access to justice, persidangan tanpa biaya kepada masyarakat.
“Namun, kita akui tantangan MK ke depan akan semakin berat karena ekpektasi masyarakat juga tinggi. Yang jelas bagaimana memenuhi harapan masyarakat itu, MK harus menunjukan dengan kinerja yang lebih baik.
Dia pun bersyukur karena MK telah berhasil memilih pimpinannya setelah berakhirnya masa jabatan Moh Mahfud MD sebagai ketua MK. Sebagai pimpinan generasi ketiga, setelah Jimly Assidiqie dan Mahfud MD, Akil berjanji akan on the track sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK.
“MK itu seluruh hakim, bukan one man show, yang produknya putusan. Kita akan membawa lembaga dan hakimnya, independen dan memberi access to justice kepada seluruh masyarakat secara equal,” janjinya.
Rencananya Akil akan mengangkat sumpah jabatan sebagai ketua MK dalam sidang pleno pada Jum’at 5 April besok di Gedung MK.
Sebenarnya, masa jabatan Akil Mochtar akan berakhir pada 16 Agustus 2013. Namun, DPR telah mengesahkan untuk memperpanjang masa jabatan Akil untuk periode kedua (2013-2018) dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa 2 April 2013 kemarin.
Akil lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960. Awal kariernya, ia berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1984 hingga 1999. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Akil merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Fraksi Golongan Karya.
Ia duduk sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004, dan periode 2004-2009. Di DPR, Akil sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2004-2006. Pendidikan sarjana hukumnya diraih di Fakultas Hukum di Universitas Panca Bhakti Pontianak. Sementara gelar magister dan doktor ilmu hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
