Indonesia telah menjalin kerja sama dengan OECD sejak 2007 dan menjadi Ketua Bersama Program Regional Asia Tenggara pada 2014. Namun, status sebagai negara kandidat aksesi yang diperoleh secara resmi pada 20 Februari 2024 menandai babak baru dalam hubungan tersebut. Indonesia pun resmi mengajukan permohonan bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention. Yakni salah satu instrumen hukum utama OECD.
“OECD adalah platform global untuk berbagi praktik terbaik. Tapi pada saat yang sama, Indonesia juga berkontribusi penting dalam memperkaya diskursus global. Proses aksesi ini merupakan jalan dua arah,” terang Susiwijono.
Sementara, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann menyebut konvensi ini menuntut negara anggota untuk memberlakukan peraturan yang tegas dalam memerangi praktik penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam kegiatan bisnis internasional. Indonesia menurutnya pemain global yang signifikan. Bahkan Indonesia pemimpin penting di sekitar kawasan asia tenggara
“Dengan mengambil langkah-langkah penting ini, Indonesia mengirimkan pesan yang kuat kepada komunitas internasional mengenai komitmen Indonesia untuk menyelaraskan diri dan membantu membentuk standar-standar internasional dan praktik-praktik terbaik,” ujar Cormann sebagaimana dilansir dari OECD.
Dalam aspek tata kelola, OECD menegaskan pentingnya prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan. Hal ini bakal menuntut penyesuaian dalam banyak ranah hukum administratif. Mulai dari pengelolaan keuangan publik hingga tata kelola korporasi negara. Karenanya proses aksesi menjadi momen krusial dalam memperkuat struktur hukum dan kelembagaan nasional agar mampu mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di tanah air.
















